Protes WSBK Dicoret, Gubernur NTB Usulkan Ambil Alih Sirkuit Mandalika
![sirkuit mandalika, ntb, wsbk](https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2023/03/05/2023_03_05-12_25_12_f3a50ea6-bb1b-11ed-9426-0a36aed4cb60_960x640_thumb.jpg)
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah meminta pengelolaan Sirkuit Mandalika diambil oleh Pemerintah Provinsi NTB. Pernyataan ini merespons rencana InJourney yang ingin menghapus perhelatan World Superbike (WSBK) karena sirkuit tersebut merugi Rp 100 miliar.
Zulkieflimansyah mengatakan rencana InJourney ini bisa dipahami dari segi bisnis. Namun ia beranggapan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) InJourney keliru mengambil langkah.
"Insya Allah, jangankan WSBK dan MotoGP, banyak yang lain bisa kami lakukan dengan sirkuit luar biasa ini," kata Zulkieflimansyah di Mataram, Sabtu (17/3) dikutip dari Antara.
Zulkieflimansyah merujuk pesan Presiden Joko Widodo saat menghadirkan Sirkuit Mandalika. Jokowi disebutnya ingin fokus mengembangkan NTB untuk pariwisata berbasis olahraga.
"Alih-alih menambah atraksi motor di Sirkuit Mandalika, ini malah mengurangi," katanya.
Ia juga tak sependapat dengan alasan pencoretan WSBK karena merugi. Alasannya, ajang olahraga kerap tak mendapatkan untung saat awal-awal penyelenggaraan.
"Sponsor masih terbatas dan mereka masih wait and see untuk membantu," katanya.
Zulkieflimansyah juga mengklaim dampak MotoGP dan WSBK positif bagi NTB. Oleh sebab itu ia mengajak InJourney sama-sama mengevaluasi penyebab kerugian ketimbang langsung mencoret WSBK.
"Bikin tim yang lebih agresif dan melaksanakan event karena gairah, bukan semata kewajiban," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan, WSBK tidak lagi menarik untuk investor. Selain itu, kerugian juga berasal dari penyelenggaraan MotoGP sebab pemasukan iklan yang sangat kecil.
Menurutnya, pemasukan iklan berbanding terbalik dengan biaya operasionalnya yang begitu besar. Kerugian yang ditaksir dari penyelenggaraan MotoGP yaitu Rp 50 miliar.
"WSBK akan kita hilangkan. Sehingga tidak muncul biaya yang tidak menarik secara sponsorship," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, dkutip Kamis (16/6).