Arahan Terbaru Jokowi Soal Polusi Udara Jakarta: Tanam Pohon Besar
Presiden Joko Widodo kembali mengumpulkan para menteri pada awal pekan ini untuk mencari jalan keluar polusi udara di Jakarta. Ini merupakan rapat kedua usai sebelumnya digelar pada 14 Agustus 2023 lalu.
Dalam rapat kali ini, Jokowi memberikan sejumlah arahan baru demi menangani polusi udara. Salah satunya, penghijauan yang dilakukan serentak demi menghasilkan oksigen.
"Tanam pohon supaya memberikan kesejukan," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar usai rapat penanganan polusi udara di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/8) dikutip dari Antara.
Tanam Pohon
Jokowi meminta masyarakat melakukan gerakan serentak menanam pohon. Ini sebagai bentuk mitigasi alami polusi udara di Jabodetabek karena pohon bisa menghasilkan oksigen.
"Pak Presiden meminta untuk digerakkan bersama-sama," kata Siti Nurbaya.
Upaya tersebut bisa dilakukan dengan menanam pohon berdiameter besar. Siti mengatakan penanaman bahkan bisa dilakukan di teras-teras gedung.
"Kalau perlu jarak tanamnya diatur jangan 3x1 meter tapi 1x1 meter," katanya.
TransJakarta Listrik
Presiden juga memerintahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat transisi kendaraan listrik. Salah satu yang diminta untuk mempercepat adalah TransJakarta.
"Kami sedang hitung kemampuan APBD DKI," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam kesempatan yang sama.
Heru juga berharap wilayah penyangga ibu kota seperti Depok, Bekasi, hingga Bogor untuk ikut membeli kendaraan listrik.
Kaji Ulang WFH
Jokowi juga meminta pengkajian atas sistem bekerja secara hybrid alias WFH ASN dilakukan. Presiden mengkhawatirkan para pegawai tetap bepergian dengan kendaraan pribadi meski diminta bekerja dari rumah untuk mengurangi polusi.
"Jangan-jangan nanti kalau WFH mobilnya malah berputar-putar Jakarta. Ini perlu kajian matang," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas di Istana Kepresidenan, Senin (28/8).
Sektor Kesehatan Bersiap
Jokowi menekankan penanganan dampak polusi udara harus berbasis kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, Kemenkes membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara.
"Nanti dokter-dokter akan kita edukasi kalau penanganan (penyakit gangguan pernapasan) seperti apa. Kita juga akan kerja sama dengan RS Persahabatan sebagai koordinator rumah sakit," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden.
