Transisi Energi Masih Terganjal Dana, Kadin Tagih Janji Negara Maju
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan mekanisme transisi energi (ETM) masih terganjal beberapa tantangan. Salah satunya adalah pendanaan yang besar.
Oleh sebab itu mereka menagih janji negara maju dan perusahaan besar untuk menepati komitmen pendanaan bagi negara berkembang. ETM adalah mekanisme yang ditawarkan untuk mencapai target dekarbonisasi secara global.
"Di sinilah harus ada perusahaan yang besar membantu perusahaan yang kecil, sama dengan negara kaya bantu negara miskin," kata Arsjad kepada Katadata.co.id, Kamis (10/11).
Arsjad menjelaskan mekanisme transisi yang dikerjakan Indonesia adalah intensifikasi industri kendaraan listrik dan pengembangan EBT. Adapun, dana yang diperlukan juga tidak kecil.
Tantangan lainnya adalah dampak jangka panjang dari perang Rusia dan Ukraina. Arsjad mengatakan situasi krisis yang disebabkan dampak perang bisa dengan cepat menular ke negara lain.
"Tapi sebetulnya gini, kalau tidak ada kedamaian bagaimana bisa memikirkan transisi energi terjadi. Kalau terjadi perang dunia bagaimana?," kata Arsjad.
Padahal, dalam jangka pendek, situasi ini bisa memacu penggunaan energi terbarukan. Hal tersebut karena sumber energi utama yakni minyak terus merangkak naik.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Shinta Widjaja Kamdani akan terus mengingatkan negara-negara yang telah menyatakan komitmen untuk merealisasikan janji dana gabungan terkait ETM.
Seperti diketahui, negara-negara maju telah berkomitmen untuk membentuk dana gabungan senilai US$ 100 miliar untuk mempensiunkan pembangkit listrik milik swasta atau IPP. Komitmen tersebut dilontarkan pada UN Climate Change Conference of the Parties ke-26 atau COP 26.
Shinta mengatakan untuk menghentikan operasional pembangkit membutuhkan model bisnis yang menguntungkan semua pihak. Ujungnya, skema dana segar dari gabungan hasil komitmen negara-negara maju tersebut diperlukan.
"Kalian mendorong kami mencapai target, tapi mana janji kalian? Ini yang kami terus-menerus mengingatkan," kata Shinta.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menghitung kebutuhan anggaran untuk mencapai net zero emission pada 2060 mencapai Rp 28.223 triliun. Namun pemerintah sejauh ini hanya mampu menutupi kebutuhan 34% anggaran tiap tahun.
