Sri Mulyani Janji Dana JETP Tidak Jadi Jebakan Utang Baru Buat RI

AS, Jepang, dan sejumlah negara lain menyiapkan skema pendanaan iklim JETP buat RI senilai US$ 20 miliar. Dana tersebut dapat digunakan oleh Indonesia selama 3-5 tahun untuk mengurangi emisi karbon.
Andi M. Arief
28 November 2022, 18:41
sri mulyani, jetp, utang
Dok. Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara grand opening Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform. Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform, sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi (14/11/2022).

Salah satu hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 buat RI adalah kemitraan Just Energy Transition Partnership atau JETP senilai US% 20 miliar atau setara Rp 310 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjika skema pendanaan ini tidak akan menciptakan utang besar baru yang membebani Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan mayoritas dana tersebut akan berbentuk pinjaman lunak dan komersial, sedangkan porsi hibah hanya sekitar US$ 600 juta atau 3% dari total dana JETP. Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan Menkeu menindaklanjuti komitmen tersebut.

"Kami tidak akan menciptakan utang baru dari program ini, pasti tetap akan hati-hati. Kalau pendanaan dan pembiayaan tetap akan dilihat di konsep APBN," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (28/11).

Sebagai informasi, inisiasi program ini datang dari Amerika Serikat, Jepang, negara-negara G7, serta mitra Norwegia, Denmark dan Uni Eropa. Sektor publik dan swasta akan berkontribusi masing-masing 50% untuk menyediakan dana tersebut.

Secara rinci, pendanaan iklim sebesar US$ 20 miliar tersebut akan salurkan lewat dua pihak, US$ 10 miliar lewat dana publik negara pendonor dan US$ 10 miliar lewat lembaga keuangan dunia yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) Working Group.

Dana tersebut dapat digunakan oleh Indonesia selama 3-5 tahun. Untuk menggunakan dana tersebut, RI akan membatasi emisi karbon kelistrikan sebesar 290 juta ton pada 2030.

Pemerintah saat ini akan mengidentifikasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU mana yang akan dipensiunkan lebih awal.  Salah satu yang diusulkan Jepang untuk ditutup adalah PLTU Tanjung Jati.

Selain mengurangi emisi, salah satu tujuan kemitraan JETP adalah transisi energi di Indonesia. Oleh karena itu, Sri Mulyani menilai biaya energi per unit akan menentukan penggunaan JETP pada masa depan.

"Bagaimana mereka bisa membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air Kayan di Kalimantan Utara. Ini bagaimana transaksi terjadi dan pada unit energy cost berapa? Ini yang akan menentukan apakah dana tersebut bisa digunakan dalam mekanisme tersebut," kata Sri Mulyani.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menindaklanjuti kemitraan JETP dari sisi transisi energi tersebut. Adapun, Kemenkeu akan melakukan diskusi dengan berbagai pembangkit listrik independen (IPP) yang bekerja sama dengan PLN terkait dukungan pemerintah dalam transisi energi.

Adapun insentif yang dimaksud dapat berupa insentif fiskal maupun non fiskal. Menurutnya, tindak lanjut JETP oleh Indonesia akan menjadi pekerjaan terbesar yang akan diperhatikan oleh beberapa negara.

"Ini mungkin yang paling besar di-follow-up karena menyangkut transisi energi dan ini menjadi perhatian baik negara-negara G7, Cina, maupun negara-negara Timur Tengah," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya Peneliti dan Program Manager Trend Asia, Andri Prasetiyo meminta pemeritnah memastikan bahwa pendanaan tersebut memiliki porsi hibah atau pembiayaan lunak yang cukup ketimbang pembiayaan komersial yang mengikuti tingkat bunga yang berlaku di pasar.

"Ada resiko bahwa JETP ini jadi semacam utang baru karena porsi hibah ini tidak cukup untuk membantu negara berkembang seperti Indonesia untuk keluar dari ketergantungan batu bara," ujar Andri pada Jumat (18/11).

 

Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait