Sri Mulyani Janji Dana JETP Tidak Jadi Jebakan Utang Baru Buat RI
Salah satu hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 buat RI adalah kemitraan Just Energy Transition Partnership atau JETP senilai US% 20 miliar atau setara Rp 310 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjika skema pendanaan ini tidak akan menciptakan utang besar baru yang membebani Indonesia.
Sri Mulyani mengatakan mayoritas dana tersebut akan berbentuk pinjaman lunak dan komersial, sedangkan porsi hibah hanya sekitar US$ 600 juta atau 3% dari total dana JETP. Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan Menkeu menindaklanjuti komitmen tersebut.
"Kami tidak akan menciptakan utang baru dari program ini, pasti tetap akan hati-hati. Kalau pendanaan dan pembiayaan tetap akan dilihat di konsep APBN," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (28/11).
Sebagai informasi, inisiasi program ini datang dari Amerika Serikat, Jepang, negara-negara G7, serta mitra Norwegia, Denmark dan Uni Eropa. Sektor publik dan swasta akan berkontribusi masing-masing 50% untuk menyediakan dana tersebut.
Secara rinci, pendanaan iklim sebesar US$ 20 miliar tersebut akan salurkan lewat dua pihak, US$ 10 miliar lewat dana publik negara pendonor dan US$ 10 miliar lewat lembaga keuangan dunia yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) Working Group.
Dana tersebut dapat digunakan oleh Indonesia selama 3-5 tahun. Untuk menggunakan dana tersebut, RI akan membatasi emisi karbon kelistrikan sebesar 290 juta ton pada 2030.
Pemerintah saat ini akan mengidentifikasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU mana yang akan dipensiunkan lebih awal. Salah satu yang diusulkan Jepang untuk ditutup adalah PLTU Tanjung Jati.
Selain mengurangi emisi, salah satu tujuan kemitraan JETP adalah transisi energi di Indonesia. Oleh karena itu, Sri Mulyani menilai biaya energi per unit akan menentukan penggunaan JETP pada masa depan.
