Utang Pemerintah Naik Rp 73 Triliun dalam Sebulan, Porsi Asing Turun
Posisi utang pemerintah pada akhir Agustus mencapai Rp 7.236,6 triliun, naik Rp 73,5 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan terutama berasal dari utang dalam negeri baik berbentuk obligasi pemerintah maupun pinjaman, sementara kepemilikan asing turun.
Dengan kenaikan tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) juga naik menjadi 38,3%. "Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal," demikian dikutip dalam dokumen APBN KiTA edisi September, Kamis (29/9).
Utang pemerintah terdiri atas dua jenis, utang berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas dari utang pemerintah berbentuk SBN dengan komposisi 88,79% dari total utang atau Rp 6.425,55 triliun.
Utang berbentuk SBN terutama yang berasal dari dalam negeri meningkat sebesar Rp 92,6 triliun menjadi Rp 5.126 triliun. Sebaliknya, SBN valas atau yang dipegang oleh asing justru turun sebesar Rp 6,6 triliun menjadi RP 1.299 triliun.
Selain itu, pemerintah juga memiliki utang berbentuk pinjaman sebesar Rp 811,05 triliun atau 11,21% dari total utang saat ini. Pinjaman dari dalam negeri meningkat tipis Rp 270 miliar menjadi Rp 15,92 triliun, sedangkan pinjaman asing berkurang Rp 12,7 triliun menjadi Rp 795 triliun.
Berdasarkan mata uangnya, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri berdenominasi rupiah yang mencakup 71,06% dari total utang. Kepemilikan utang berbentuk SBN juga makin didominasi investor dari dalam negeri seperti bank sentral dan perbankan.
Adapun menurut Bank Dunia, Indonesia merupakan negara dengan utang terbesar di Asia Tenggara hingga 2020. Bank Dunia mencatat total utang eksternal (external debt) Indonesia mencapai US417,53 miliar.
