Jokowi Serahkan Anggaran 2023, Fokus Pada Hilirisasi hingga IKN

Ameidyo Daud Nasution
1 Desember 2022, 14:06
jokowi, anggaran, dipa
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym.
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Mendikbud dan Ristek Nadiem Makarim di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Presiden Joko Widodo menyerahkan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2023 kepada para menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah.

Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2023. Dalam pidato penyerahan, Jokowi meminta stabilitas ekonomi Indonesia terjaga di tengah ketidakpastian.

Ia juga meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu memulihkan ekonomi sekaligus menjaga masyarakat yang rentan. Makanya enam hal akan menjadi fokus dalam APBN.

"Rencana besar yang kita siapkan harus secara konsisten dikerjakan di lapangan," kata Jokowi dikutip dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Kamis (1/12).

Fokus pertama APBN adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kedua adalah akselerasi perlindungan sosial kepada masyarakat

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas untuk transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur sentra ekonomi baru seperti Ibu Kota Nusantara.

Kelima, mendukung revitalisasi industri dengan hilirisasi. Keenam, mempercepat reformasi birokrasi serta menyederhanakan regulasi.

Jokowi meminta penggunaan anggaran dipantau secara ketat agar memberikan manfaat yang optimal. Ia lalu mengingatkan pentingnya uang pemerintah digunakan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat.

"Berkali-kali saya ingatkan, perbesar pembelian produk dalam negeri, khususnya UMKM," katanya.

Ia lalu memerintahkan agar seluruh kementerian bekerja secara terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Terakhir, Jokowi meminta belanja pusat dan daerah sefera dipercepat.

"Khususnya belanja modal dan belanja sosial," katanya.

Sedangkan belanja pemerintah dalam APBN 2023 dipatok sebesar Rp 3.061,2 triliun. Angka tersebut terdiri dari belanja pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun serta belanja daerah senilai Rp 814,7 triliun.

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait