Sentil Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan, Menkes Singgung Soal Keadilan

Pemerintah bersama BPJS Kesehatan memiliki prioritas menanggung biaya layanan tambahan bagi masyarakat yang tergolong miskin.
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).
25/11/2022, 17.57 WIB

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan soal pernyataannya mengenai orang kaya yang menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dia mengatakan pernyataan tersebut bukan berarti meminta BPJS tak melayani kebutuhan masyarakat kaya.

Budi mengatakan pernyataannya itu bermaksud untuk mendesain lebih baik layanan BPJS Kesehatan. Tujuannya agar asuransi kesehatan itu bisa memberikan pelayanan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Idealnya BPJS harus menjangkau 270 juta rakyat siapapun dia. Hanya saja harus didesain dengan baik apa yang dijangkau dan kewajibannya," kata Budi dikutip dari Antara, Jumat (25/11).

Pemerintah bersama BPJS Kesehatan memiliki prioritas menanggung biaya layanan tambahan bagi masyarakat yang tergolong miskin. Sedangkan fokus pembiayaan pada orang yang dianggap mampu berbeda lagi.

Budi mencontohkan, masyarakat mampu masih bisa ditanggung BPJS untuk mengakses obat generik. Namun, jika ingin obat non generik, maka kebutuhannya tidak lagi ditanggung oleh negara.

"Di situ yang harus kami jaga keadilannya, kalau yang miskin benar-benar perlu dibayarkan negara," kata Budi.

Advertising
Advertising

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu menyarankan masyarakat mampu mengakses obat lewat asuransi swasta yang rencananya akan terhubung sistem BPJS Kesehatan.

Dia juga mengatakan konsep asuransi sosial harus mampu menjangkau semua masyarakat. Oleh sebab itu perlu standar asuransi yang dapat dijangkau anggaran negara dan tidak terlalu besar.

Budi juga khawatir layanan yang diberikan BPJS akan terkendala bengkaknya anggaran jika tiap pengelompokan kelas didesain terlalu luas. Oleh sebab itu lebih baik badan tersebut melayani kelas dasar kesehatan saja.

"Kalau tidak nanti tidak adil dan negara tidak kuat, ini yang menyebabkan masalah di belakangnya," kata Budi.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa sistem pelayanan dan penganggaran di BPJS Kesehatan harus didesain lebih baik supaya dapat memberikan layanan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

 

Reporter: Antara