Asosiasi Pengusaha Duga Ada BUMN Hambat Swasta Jual Avtur
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi Sukamdani menduga terdapat BUMN yang menghambat swasta untuk menjual Avtur di Indonesia. Padahal, ada dua swasta yang siap untuk menjual Avtur guna menciptakan harga yang kompetitif.
"Selama ini, memang ada yang mengganjal dari pihak BUMN," kata Hariyadi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12).
Ia enggan menyebutkan nama BUMN tersebut. Adapun dugaan tersebut muncul lantaran PT AKR Corporindo Tbk dan British Petroleum telah siap untuk menjual Avtur sejak masa pemilihan presiden, tetapi hingga kini belum terlaksana.
Hariyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI juga sempat mendengar bahwa PT Angkasa Pura sempat menyatakan tak setuju dengan rencana masuknya pihak swasta. Akibatnya, penjualan avtur yang dimonopoli oleh satu pihak membuat harga tiket pesawat mahal.
"Saya sebagai Ketua PHRI komplain terhadap pemerintah," ujar dia.
(Baca: Luhut Bakal Setop Monopoli Pertamina di Bisnis Avtur)
Saat ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah sepakat untuk membuka bisnis avtur kepada pemain lain di pasar. Persetujuan serupa juga diharapkan diberikan Menteri BUMN Erick Thohir.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bakal mengevaluasi harga avtur yang dinilai masih tinggi dan membuat harga tiket pesawat masih mahal. Ia juga tak ingin penjualan Avtur terus dimonopoli PT Pertamina.
"Paling tidak ada dua pemain. Jangan monopoli, di mana pun monopoli tidak bagus," ujar Luhut.
Meski demikian, ia belum dapat menyebut investor yang akan masuk dalam bisnis avtur dan menjadi pesaing pertamina.
(Baca: Kementerian BUMN: Target Ahok di Pertamina untuk Turunkan Impor BBM)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, harga bahan bakar pesawat menyumbang 40% biaya maskapai. Harga avtur yang tinggi di wilayah Indonesia timur menjadi penyebab harga tiket pesawat ke wilayah tersebut mahal.
"Harus ada rebalancing harga. Selain itu, kami juga sedang meminta Pertamina mengkaji ulang biaya mereka dan nanti dibahas bersama Kementerian ESDM dan BUMN," kata dia.
Selain itu, Budi mengaku telah meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menurunkan pajak penjualan atau PPn Avtur di Indonesia Timur. "Mudah-mudahan malah dihilangkan sehingga harga Avtur bisa murah," ungkap dia.
Berikut perbandingan harga Avtur pada Februari 2019 terangkum dalam databoks di bawah ini.