Dinilai Kerap Tak Berfungsi, Komisaris BUMN Kena Evaluasi Erick Thohir

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) berbincang dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto (kiri) dan Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/10/2019).
Penulis: Rizky Alika
Editor: Martha Ruth Thertina
21/11/2019, 20.34 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengevaluasi kinerja komisaris BUMN. Ia menginginkan komisaris BUMN betul-betul menjalankan fungsi pengawasan.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan selama ini komisaris BUMN kerap tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Alhasil, Kementerian BUMN harus mengintervensi pengawasan.

"Bayangkan kalau kementerian mengangkat komisaris setiap BUMN, 140 BUMN bisa sampai 700 komisaris. Ngapain mengangkat komisaris, tapi yang mengawasi kementerian lagi," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (21/11).

(Baca: Panggil 32 Dirut BUMN, Erick Thohir: Tak Perlu Lobi Pertahankan Posisi)

Ke depan, menurut Arya, orang yang dipilih sebagai komisaris harus memiliki pengalaman di bidang bisnis BUMN di mana dia ditempatkan. Dengan begitu, fungsi pengawasan bisa betul-betul berjalan.

Selain mengevaluasi komisaris BUMN, Menteri Erick berencana memberikan kewenangan kepada direktur utama BUMN untuk memilih jajaran direksinya. Tujuannya, menciptakan kekompakan di tubuh dewan direksi BUMN.

Arya meyakini kebijakan itu tidak akan menimbulkan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). "Ini kan tujuannya untuk kekompakan tim, jadi dia (dirut) yang harus mencari tim itu," ujarnya.

(Baca: Erick Thohir Temukan 13 Kasus BUMN Saling Gugat)

Erick juga diketahui tengah melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja direksi BUMN. Sebelumnya, Arya menyebut lima BUMN jadi prioritas evaluasi. Empat di antaranya jadi prioritas seiring kosongnya jabatan direktur utama, yaitu Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, induk BUMN tambang Mind.id (Inalum), dan PLN. Selain itu, Pertamina.

Kepemimpinan di Kementerian BUMN juga tak lepas dari evaluasi. Ia memutuskan untuk menggeser seluruh pejabat eselon I di kementeriannya menjadi direksi BUMN. Tak hanya melakukan pergeseran, Erick juga merampingkan jumlah jabatan eselon I, dari tujuh posisi menjadi tiga posisi.

(Baca: Erick Thohir Geser Eselon I Jadi Bos Hutama Karya hingga Pelindo II)

Pergseran pejabat eselon I disebut Erick sebagai bentuk tour on duty. Sedangkan pemangkasan jumlah jabatan eselon I dinilai sejalan dengan arahan Presiden Jokowi tentang efisiensi birokrasi. Rencananya, pengangkatan pejabat baru eselon I akan dilakukan dalam waktu satu atau dua minggu ke depan.