Pemerintah Cari Cara Bebaskan Lahan untuk 4 Kawasan Wisata Prioritas
Pengembangan empat kawasan super-prioritas masih terkendala permasalahan lahan. Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf menyatakan, permasalahan lahan untuk kawasan pariwisata terjadi karena birokrasi antar-lembaga.
Badan otoritas dibawah Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kesulitan untuk membebaskan lahan untuk kawasan pariwisata super prioritas karena sebagian besar lahan yang akan digunakan merupakan kawasan hutan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, anggaran untuk pembebasan lahan pariwisata juga harus berasal dari Kementerian Pariwisata, bukan KLHK.
Makanya pemerintah berusaha mencari cara agar dana dari Kemenpar bisa digunakan untuk membebaskan lahan milik KLHK. Apalagi banyak investor penginapan dan obyek wisata yang mengantre untuk menanamkan modal untuk pengembangan kawasan pariwisata di Indonesia.
Triawan pun berharap segera ada solusi untuk permasalahan lahan sehingga pengembangan empat kawasan super-prioritas bisa segera berjalan. "Kami sudah ketinggalan, kami harus cepat, butuh percepatan makanya namanya super-prioritas," ujar Triawan usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Rabu (10/7).
Empat kawasan super-prioritas adalah Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika yang menjadi bagian dari program 10 Bali Baru. Dalam dua tahun ke depan, empat kawasan wisata tersebut diharapkan bisa menjadi tujuan wisata internasional.
(Baca: Menpar: Status Internasional Ombilin Sawahlunto Bakal Tarik Wisatawan)
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya mencatat, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sepanjang Januari-April 2019 hanya 5,12 juta dari target enam juta. Karena itu, Kemenpar bakal mengoptimalkan empat strategi untuk mencapai target 18 juta wisman hingga akhir tahun ini.
Keempat strategi itu adalah tujuan wisata di wilayah perbatasan (border tourism), paket wisata dengan harga bersaing (hot deals), pusat pariwisata (tourism hub), dan terminal bandara berbiaya rendah (low cost carrier terminal/LCCT). “Kami akan terapkan empat strategi utama ini untuk meningkatkan kunjungan wisman tahun ini,” ujar Arief beberapa waktu lalu.
Dengan cara tersebut, Arief optimistis target jumlah wisman tahun ini bisa tercapai. Apalagi jumlah wisman yang datang per kuartal pertama 2019 telah melampaui angka psikologis 4 juta kunjungan. Sementara pada semester I 2019, jumlah kunjungan ditargetkan mencapai 8 juta wisatawan mancanegara.
Artinya, jumlah kunjungan turis asing pada Juni 2019 harus sebesar 1,63 juta orang untuk menggenapi target 8 juta tersebut. "Akhir tahun ini kami targetkan 18 juta, lebih tinggi dari proyeksi Bank Indonesia yang menyebut 17,6 juta kunjungan," katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan turis asing Januari-Mei 2019 sebesar 6,37 juta orang, meningkat 2,7% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 6,2 juta kunjungan. Adapun realisasi 6,37 juta wisatawan tersebut baru mencapai sekitar 35% dari target 18 juta orang.
Pada tahun lalu, total kunjungan turis asing juga hanya mencapai 15,81 juta orang. Angka itu meleset dari target yang ditetapkan sebesar 17 juta kunjungan.
(Baca: Realisasi Baru 35%, Menpar Optimistis Capai Target 18 Juta Wisman )