Untuk Biayai Belanja Modal 2019, PLN Cari Utang Rp 50 Triliun

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berencana mencari pendanaan eksternal Rp 40 triliun hingga Rp 50 triliun tahun ini. Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (capital expanditure/capex) yang dianggarkan tahun ini sebesar Rp 90 triliun. 

"Pilihan pendanaan kita ini tidak terpaku pada satu saja instrumen keungan. Bisa global bond, local bond, dana (pinjaman) bank, syariah, atau sukuk," kata Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto di Jakarta, Selasa (26/3).

PLN bakal mencari pendaan di waktu yang tepat sehingga belum bisa memastikan kapan bakal menerbitkan instrumen tersebut. Dengan demikian, juga diharapkan dapat memberi hasil yang baik bagi perusahaan. Dia mengaku, hingga saat ini kebutuhan untuk investasi mereka di 2019 masih bisa didanai dengan dana internal perusahaan. 

(Baca: PLN akan Terbitkan Obligasi Global untuk Belanja Modal Tahun ini)

Alokasi capex  tahun ini sebanyak 50% bakal digunakan untuk investasi di pembangkit listrik perusahaan. Sedangkan sisanya, akan digunakan untuk mendanai kebutuhan transmisi dan distribusi listrik. Khusus untuk transmisi, mereka akan menggunakan pendanaan melalui kas dan instrumen pendanaan berbasis mata uang rupiah. "Kalau yang foreign currency biasanya untuk pembangkit," kata Sarwono.

Selain itu, mereka juga memiliki opsi juga melakukan pendanaan melalui pinjaman kepada perbankan, baik lokal maupun asing, dengan pinjaman siaga (stanby loan) mencapai Rp 25 triliun. Sementara, untuk instrumen lainnya seperti obligasi global akan diterbitkan di Amerika Serikat (AS) atau Eropa.

Namun, dia belum bisa memastikan berapa jumlah obligasi global yang akan diterbitkan. Jika kondisi pasar dinilai bagus, maka perusahaan akan mengambil tenor dalam jangka 10 tahun. "Besarannya tergantung juga pasar. Nanti kami lihat, mungkin 10 tahun," kata dia beberapa wakti yang lalu.

Awal bulan ini, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan rencana penerbitan obligasi global sebesar US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 21 triliun pada semester pertama 2019, selain surat utang berdenominasi rupiah alias Komodo Bond. Rencananya, sebagian besar dana hasil penerbitan surat utang tersebut akan digunakan untuk berbagai investasi, termasuk pembangunan pembangkit listrik terkait program 35 Gigawatt (GW) dan transmisi listrik.

Meski begitu, pendanaan untuk berbagai investasi bukan hanya berasal dari penerbitan surat utang. Pendanaan juga berasal dari kas perusahaan serta pinjaman dari sindikasi perbankan. "Pinjaman sindikasi bank-bank pemerintah dan bank swasta sekitar Rp 10 triliun," ujar Sofyan.

(Baca: PLN Berencana Jual Obligasi Global Rp 21 Triliun dan Komodo Bond)

Pada Oktober tahun lalu, perusahaan milik negara tersebut juga telah menerbitkan obligasi global senilai US$ 1,5 miliar. Dana dari surat utang itu akan digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi dan program 35.000 megawatt (MW).

Obligasi global tersebut diterbitkan sekaligus dalam mata uang dolar AS dan Euro, dengan rincian US$ 500 juta dengan tenor 10 tahun tiga bulan dan tingkat bunga 5,375%, lalu US$ 500 juta dengan tenor 30 tahun tiga bulan serta tinggat bunga 6,25%. Adapun obligasi berdenominasi euro €500 juta dengan tenor 7 tahun dengan bunga 2,875%.