Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memamerkan pencapaian yang telah dilakukan perusahaan pelat merah dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu pencapaian pembangunan jalan tol yang sudah beroperasi mencapai 560 kilometer.
Rini menjelaskan, selama tga tahun periode kepemimpinan Jokowi-JK, banyak hal yang telah dilakukan, khususnya terkait dengan kontribusi BUMN. Rini mengatakan, salah satu yang patut dibanggakan adalah pembangunan jalan tol yang sangat signifikan, tetapi bukah hanya di Pulau Jawa, melainkan juga di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
"Sebagai contoh saja dari 2004-2014 penambahan pembangunan jalan tol 390 kilometer. Tapi selama tiga tahun dari awal 2015 sampai hari ini sudah terbangun selesai, sudah bisa dipakai 560 kilometer," ujar Rini saat acara bincang dengan media di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis malam (4/10).
(Baca juga: Pemerintah Cari Alternatif Pendanaan Jalan Tol 'Sepi Peminat')
Rni menilai, dengan pembangunan jalan tol ini, bisa membangkitkan perekonomian daerah. Alasannya, pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja, membuat arus logistik semakin lancar, dan menggiatkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.
Rini mengatakan memang banyak BUMN yang melakukan pembangunan yang menyebabkan banyak pihak mempersoalkannya. Tetapi, Rini menekankan, sebetulnya, di tahun 1996 sebelum masa pemerintahan Jokowi-JK, izin pembangunan jalan tol lebih banyak dipegang swasta. Namun, perusahaan swasta tidak juga membangunnya karena masalah pembebasan lahan, bahkan hingga 2015.
Alhasil, BUMN mengambil alih proyek tersebut, yang sebagian membeli izin yang telah dipegang pihak swasta. "Sampai 2015, dianggap Internal Rate of Return (IRR) tidak cukup. BUMN akhirnya dapat penugasan utama kepada Hutama Karya didukung karya-karya lain. Insya Allah, Bakauheni-Palembang, Agustus 2018 bisa dilalui," ujar Rini. Sementara itu, Rini menargetkan, jalan tol Trans Jawa bisa tersambung dari Merak hingga Probolinggo pada akhir tahun 2018.
(Baca: Jokowi Minta Jepang Ikut Danai Proyek Tol Trans Sumatera)
Selain itu, terdapat pencapaian lain oleh BUMN di sektor migas. Rini menjelaskan, PT Pertamina (Persero) telah berhasil menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Rini mencontohkan, sebelumnya, harga BBM di Papua bisa mencapai Rp 60-70 ribu per liter.
"Sekarang (Pertamina) bisa menawarkan (harga BBM) sama seperti Jakarta tanpa subsidi pemerintah. Ini merupakan kemampuan Pertamina sebagai perusahaan," ujar Rini.
Kemudian, Rini juga memamerkan pencapaian BUMN di sektor pertambangan, dalam hal ini penyaluran semen. Rini mengatakan, dengan sinergi BUMN terkait penyaluran logistik yang lebih efisien, harga semen di puncak Jaya Mulya Papua sudah bisa diturunkan dari yang sebelumnya Rp 2,5 juta per sak menjadi Rp 500 ribu per sak.
Di sektor jasa keuangan pun juga memiliki beberapa pencapaian di tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Dirinya mencontohkan, Permodalan Nasional Madani (PNM) sudah menyasar kredit yang paling mikro, yakni program pemberian bantuan pinjaman ke usaha Ibu-Ibu di daerah dengan besaran Rp 500 ribu - 3 juta. Terdpaat pula kredit mikro Rp 5-25 juta yang keduanya belum tersentuh perbankan BUMN.
Di sisi perbankan BUMN sendiri, Rini mengatakan, lembaga jasa keuangan milik negara juga telah berkontribusi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu tani, Bantuan Sosial, dan turut membiayai pembangunan infrastruktur, baik yang dikerjakan oleh BUMN lainnya itu sendiri, maupun proyek yang dikerjakan oleh swasta.
Terakhir, Rini juga membanggakan kinerja PT PLN (persero) dalam bidang ketenagalistrikan. Menurutnya, PLN sebagai BUMN terbesar dengan aset mencapai Rp 1.300 triliun telah melaukan berbagai efisiensi yang membantu keuangan perusahaan untuk menggarap proyek 35.000 MW. Padahal, PLN telah mempertahankan tarif listrik agar tidak mengalami kenaikan sampai akhir tahun ini.