Cerita Kabupaten Tegal Tekan Angka Kemiskinan Lewat Kolaborasi

Dengan metode pengukuran Indeks Kelola, Katadata Insight Center (KIC) berhasil menjaring 64 kabupaten dan kota di Indonesia yang berprestasi dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya adalah Kabupaten Tegal.

Kabupaten Tegal dinilai berhasil mengelola anggaran hingga berdampak signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten yang terletak di Jawa Tengah tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan dari 9,9% pada 2017 menjadi 7,9% pada 2018.

Penghargaan Indeks Kelola 2019 dari KIC dilaksanakan di Jakarta Theatre XXI Jakarta Pusat, Kamis malam (28/11). “Daerah-daerah tersebut memang melakukan banyak inovasi dan layak mendapatkan apresiasi,” kata Heri Susanto, Chief Content Officer Katadata.

Hadir dalam acara itu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Syarifuddin, dan beberapa pemimpin daerah seperti Wali Kota Sangihe Jabes Ezar Gaghana. Selain itu, ada Wali Kota Sibolga, M Sarfi Hutauruk, Bupati Tegal Umi Azizah, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, dan VP Comercial PT Airy Ika Paramita.

(Baca: Indeks Kelola Katadata Kukuhkan 64 Pemda Pengelola APBD Terbaik)

Dalam penyusunannya, Indeks Kelola mengukur efektivitas dan optimalisasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pembangunan daerah. KIC dibantu oleh panel ahli dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Mereka adalah Elan Satriawan, Rimawan Pradiptyo, dan Gumilang Aryo Sahadewo.

"Diharapkan keberadaan indeks ini akan mendorong pemerintah daerah untuk selalu berupaya mengoptimalkan alokasi anggarannya dan fokus pada pencapaian hasil pembangunan," kata Rimawan.

Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah 876,10 kilometer persegi. Pusat administrasinya dulu berada di Kota Tegal yang terletak di sudut barat laut kabupaten ini. Kemudian, Kota Tegal secara administratif terpisah dari kabupaten dan membentuk wilayah sendiri bernama Kota Slawi.

Perekonomian Tegal ditopang oleh sektor industri pengolahan, dengan kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 33,5%. Selanjutnya sektor perdagangan (jasa) dengan kontribusi sebesar 15,5%.

(Baca: Kisah Kabupaten Gunung Mas Tingkatkan Kesejahteraan Lewat APBD )

Warga tegal memang terkenal sebagai pedagang yang tangguh. Di Jakarta misalnya, ada sebutan tersediri bagi warung-warung sederhana yang menjual berbagai masakan rumahan dengan harga terjangkau, Warung Tegal, alias Warteg. Sebab, para pengusaha warung itu kebanyakan memang perantau dari Tegal.

Pada 2019, total anggaran Kabupaten Tegal mencapai Rp 2,78 triliun. Pemerintah kabupaten yang kini dipimpin oleh Bupati Umi Azizah tersebut menggunakan 31% anggarannya untuk pendidikan, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 20%. Selain itu, pos kesehatan mendapat porsi anggaran terbesar kedua, yakni 16%.

Keberhasilan Tegal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya juga meraih penghargaan aksi bersama penanggulangan kemiskinan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada Juli 2019 lalu.

Dalam sambutannya, Bupati Umi menyatakan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tegal merupakan hasil kerja berbagai pihak, terutama Bappeda dan Litbang melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kekmiskinan Daerah (TKPKD).

(Baca: Padang Panjang, Kota Mungil Peraih Indeks Kelola untuk Bidang Ekonomi)

“Aksi bersama penanggulangan kemiskinan daerah ini merupakan inovasi untuk menuntaskan persoalan kemanusiaan, pemenuhan hak dasar melalui pendekatan multidimensi yang terintegrasi, mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sosial,” katanya.

Umi mengatakan bahwa sinergi dalam penanggulangan kemiskinan ini terbangun sejak 2016, saat dirinya menjabat sebagai TKPKD Kabupaten Tegal. Pemerintah menggalang sumber daya dari berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan.

Dari segi inovasi, verifikasi dan validasi data penerima manfaat bantuan pemerintah dilakukan melalui Sistem Informasi Masyarakat Miskin (SIMAS). “Kami mendorong agar isu kemiskinan ini ditempatkan sebagai urusan bersama,” kata Umi.