Jawab SBY, Wiranto Bantah Ada Rekayasa Pengangkatan Pj Gubernur
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto memastikan tak ada rekayasa dalam pemilihan Penjabat (Pj) Gubernur dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, khususnya di Jawa Barat. Pernyataan ini merespons kritik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan Polri, TNI, dan BIN tak netral dalam Pilkada.
Wiranto mengatakan pemerintah telah cermat mengkaji pengangkatan Komjen (Pol) Mochammad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, serta Kapolri telah mempelajari undang-undang terkait pengangkatan Pj Gubernur Jawa Barat yang berasal dari anggota kepolisian.
Menurut Wiranto, pengangkatan Iriawan di Jawa Barat karena faktor keamanan. Iriawan dianggap sebagai pejabat yang mengetahui persis persoalan keamanan di tanah Pasundan, bukan dalam rangka memenangkan pasangan calon tertentu.
(Baca : Mendagri Klaim Komjen Iriawan Jabat Pj Gubernur Jabar sesuai Aturan)
Dia pun mempersilahkan tokoh politik yang masih mencurigai pengangkatan Iriawan bertemu dengannya dan berdiskusi terkait pandangannya. "Tidak ada sedikitpun keinginan pemerintah untuk melakukan rekyasa, tipu daya untuk mendapatkan keuntungan politik," kata Wiranto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun memastikan netralitas Iriawan selama gelaran Pilkada serentak 2018. Tjahjo menilai pemerintah telah memiliki pertimbangan untuk memilih Iriawan.
Terkait dengan statusnya sebagai anggota kepolisian, Tjahjo menegaskan bahwa Iriawan telah alih tugas ketika menjabat sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Iriawan menempati posisi Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas ketika diangkat sebagai Pj Gubernur. "Karena dia sudah di sipil, saya bisa mengambil demi situasi daerah. Boleh saja kan," kata Tjahjo.
Masih dalam kesempatan yang sama, Wiranto juga meminta penyelenggara pemilu bersama Polri, TNI, serta aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitasnya. Dia meminta mereka melaksanakan pekerjaan sesuai aturan. (Baca juga: Soal Polri Jadi Plt Gubernur, Jokowi: Dulu Tak Masalah, Kenapa Ribut?)
Wiranto pun meminta kewaspadaan dan pencegahan terhadap hal-hal yang akan mengganggu pilkada, seperti politik uang. Para penyelenggara pemilu diminta pula untuk melakukan proses perhitungan suara secara cermat dan tanpa manipulasi.
"Kepada aparat keamanan agar betul-betul waspada, tindak tegas segala macam usaha mengacaukan jalannya pemilu," kata dia.