Pemerintah finalisasi skema pendanaan (finalisasi skema pendanaan) proyek Pelabuhan Patimban akan segera dilakukan pada Oktober mendatang. Saat ini pihak pemerintah dan pihak Jepang yang diwakili Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menyepakati prinsip pendanaan proyek pelabuhan tersebut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah siap mengucurkan dana guna pembebasan lahan. Dengan begitu, proses pembangunan dan konstruksi proyek pelabuhan di Jawa Barat ini bisa segera dimulai.
"Financial close Oktober, groundbreaking-nya kalau tidak Desember (2017), maka Januari (2018)," ujarnya usai rapat koordinasi soal pelabuhan Patimban di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis malam (14/9). (Baca: Menhub Targetkan Pelabuhan Patimban Mulai Dibangun Januari 2018)
Dia menargetkan pada Maret 2019 paling tidak terminal untuk mobil sudah dapat beroperasi. Untuk itu Kementerian Perhubungan mengaku akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar jalan akses pelabuhan tersebut dibangun.
Dari sisi operator, Budi membuka kemungkinan PT. Pelindo II (Persero) bekerjasama dengan pihak lokal swasta untuk menjadi operator pelabuhan ini. Meski demikian, pemerintah memastikan kepemilikan saham Indonesia di pelabuhan Patimban merupakan mayoritas, atau paling sedikit 51%.
"Kalau BUMN harusnya ditunjuk, tapi kalau (kerjasama dengan) swasta dilelang," katanya. (Baca: Astra dan Mitsubishi, Calon Mitra Pelindo II Garap Proyek Patimban)
Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Massasya mengaku saat ini pihaknya masih menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Budi mengenai kepastian operator Patimban. Pelindo II menyatakan siap dengan segala keputusan, baik itu menjadi operator lokal sendiri atau bekerjasama dengan swasta.
"Kami sebagai operator hanya berharap prosesnya cepat," kata Elvyn.