Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyatakan komitmennya mengembangkan Indonesia Timur, khususnya Papua. Hari ini Jokowi menggelar rapat terbatas Kabinet Kerja yang membahas tentang Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong (Papua Barat), di kantornya.
"Untuk membangun tanah Papua, bukan hanya memperkuat konektivitas seperti membangun jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan, tapi kita juga harus menciptakan kawasan-kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam rapat tersebut, Selasa (14/3).
Sebagai persiapan pembangunan KEK Sorong, Jokowi menginstruksikan para menteri memastikan kesiapan lokasi, zonasi, lahan, dan lain sebagainya. Ini diperlukan untuk melihat sejauh mana kesiapan wilayah tersebut agar layak dijadikan KEK. (Baca: Pembangunan Kereta Papua Bisa Dimulai Bulan September)
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa pada prinsipnya Jokowi menyetujui usulan untuk mengembangkan KEK di Sorong. Jokowi memberikan waktu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Sorong untuk menyiapkan usulan KEK ini dalam dua minggu.
Jokowi pun memerintahkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk memfasilitasi usulan tersebut. Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy menyanggupi hal ini. Bahkan, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Sorong, sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan KEK. Di atas lahan tersebut sudah ada 12 investor swasta asing dan dalam negeri.
“Untuk masalah tanahnya sudah clean and clear. Untuk sertifikasi, kami minta bantuan pemerintah pusat, untuk membantu menyelesaikan pertanahan sehubungan dengan masalah tanah,” ujarnya. (Baca: Tinggal 15 Persen Jalan Trans Papua yang Belum Tersambung)
Irene juga meminta pemerintah menerbitkan paying hukum untuk penetapan KEK Sorong. Bentuknya bisa berupa Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Presiden (Perpres). Namun, pemerintah menjanjikan aturan ini dalam bentuk yang lebih tinggi, yakni Peraturan Pemerintah (PP).
Dia juga menyebut bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan akan secepatnya memproses PP ini setelah menerima usulan dari Pemda Papua Barat. Setelah PP ini keluar, maka proses perizinan bisa terlaksana dan pembangunan KEK Sorong bisa segera dimulai.
Rizal Ramli mengatakan Indonesia memiliki masalah besar, yakni adanya ketimpangan pembangunan di Indonesia Timur yang jauh lebih lambat dibandingkan Indonesia Barat. Hal ini membuat harga komoditas di Timur jauh lebih mahal. Pemerintah berupaya memperbaiki hal ini dengan program Tol Laut dan mengarahkan pembangunan lebih banyak di Timur.
“Tapi itu belum memadai. Kami juga harus membangun pusat industri di Papua, terutama di Sorong. Ide ini sudah delapan tahun beredar, enggak jadi-jadi,” ujarnya. Usulan ini pun kembali didorong ke Jokowi pada akhir Desember tahun lalu dan mulai diproses sekarang. (Baca: Pemerintah Siapkan Jembatan Udara untuk Papua)
Pada dasarnya, kata Rizal, pemerintah ingin membangun pusat industri pengolahan di Papua, khususnya di Sorong. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sebagai modal dasar. Nantinya, pemerintah pusat akan membantu membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, air minum, dan sebagainya.
Selanjutnya, pemerintah akan memberikan insentif fiskal agar investor tertarik masuk ke kawasan ini dan membangun industri di Sorong. Terutama industri pertanian dan perikanan. KEK Sorong juga akan menjadi pusat logistik untuk melayani kegiatan pertambangan di sekitarnya.
“Tadi sudah diputuskan oleh presiden dan presiden tegas ini harus segera mulai dilaksanakan,” ujarnya. (Baca: Freeport Minta Kepastian Kontrak, Pembangunan Smelter Molor)