Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menggelar kick off meeting Pengarusutamaan Pusat Ketenagakerjaan Inklusif (Inclusive Job Center) untuk Pemerintah Kota.
Acara bersama badan kerjasama internasional untuk pembangunan berkelanjutan milik pemerintah Jerman ini dilaksanakan pada 18 Januari 2023 secara hybrid di Zoom Meeting & Hotel JS Luwansa Kuningan, Jakarta.
Inclusive Job Center (IJC) yang dikembangkan oleh Proyek Perlindungan Sosial (GIZ SPP) bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah konsep membangun ekosistem yang mendorong pemberdayaan dan pengintegrasian penyandang disabilitas ke dalam pasar kerja.
Selain itu, memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk memasuki pasar kerja formal melalui peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh perusahan dan peluang kerja yang tersedia.
Dengan kata lain, IJC merupakan alat untuk menciptakan pasar tenaga kerja inklusif atau Inclusive Labour Market (ILM) yang memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas.
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60/2020 tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan yang memandatkan pemerintah daerah untuk membentuk ULD dan menyediakan layanan berkualitas kepada penyandang disabilitas untuk mengakses pekerjaan.
Oleh karena itu, inovasi melalui IJC dalam membangun pasar kerja yang inklusif di Indonesia harus disebarluaskan dan disosialisasikan kepada pemerintah kota. Pasalnya, pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak ketenagakerjaan yang setara.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI/Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, problem yang masih ada ialah belum bisa memaksimalkan bonus demografi, termasuk bagaimana memfasilitasi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Kota inklusif diharapkan menjadi tujuan agar kota mampu memfasilitasi seluruh komponen warga termasuk rekan disabilitas dengan membuka sumber ekonomi dan mata pencaharian yang dapat diakses secara setara.
Menurut Bima, Inclusive Job Center merupakan konsep yang diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi rekan disabilitas dalam membangun pasar kerja yang inklusif.
"Jika dibangun secara pentahelix maka tidak hanya untuk menciptakan demand peluang kerja, tetapi juga memberikan kontribusi peningkatan skill. Diharapkan masyarakat disabilitas juga memberikan berkontribusi dalam perekonomian Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sebanyak 157 peserta yang terdiri dari walikota/jajaran pemerintah kota (APEKSI), kementerian terkait, asosiasi pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, CSO, BUMN, swasta, perguruan tinggi/lembaga penelitian dan media menghadiri acara secara offline. Selain itu, 156 peserta yang tergabung secara daring dalam Zoom meeting.
Para peserta mendengarkan dan terlibat dalam diskusi langsung untuk melihat bagaimana IJC diimplementasikan oleh industri tekstil di Sukoharjo, turisme yang berkelanjutan di Bali, digitalisasi dan teknologi bagi penyandang netra di Jakarta, serta pengembangan bisnis bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta.
Alwis Rustam, Direktur Eksekutif APEKSI menyampaikan bahwa program ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti asesmen, penyusunan panduan, dan pembuatan materi edukasi/kampanye berupa infografis dan video.
Selain itu ada pelatihan, seminar nasional, talkshow radio, dan forum konsolidasi yang akan dilaksanakan sampai bulan Februari 2023. Program ini melibatkan Pokja Menuju Kota Inklusif APEKSI yang sudah terbentuk sejak tahun 2017.
Jeff Kristianto dari Bedo mengatakan, ekosistem ini pentingnya untuk dibangun mengingat selama ini penyandang disabilitas masih banyak mengalami tantangan seperti pengeluaran penyandang yang disabilitas lebih besar daripada pendapatannya.
Sedangkan menurut Karel Tuhehay, Kepala Departemen Kesehatan Jiwa dan Disabilitas Yayasan SATUNAMA, ketika akan masuk dalam dunia kerja, penyandang disabilitas masih belum percaya diri karena lingkungan membentuk mereka kurang percaya diri dalam memasuki pasar tenaga kerja.
Cut Sri Rozanna, Direktur Program Perlindungan Sosial GIZ menyampaikan bahwa Inclusive Job Center diselenggarakan untuk menjadikan masyarakat disabilitas dari penerima bantuan ekonomi menjadi kontributor ekonomi di Indonesia.
“Tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga memberdayakan masyarakat disabilitas. Karena prinsip dasar dalam pelaksanaan IJC adalah pemberdayaan yang terintegrasi dan menyeluruh dari hulu ke hilir, keberlanjutan dan perlindungan,” katanya.
Hal tersebut dipertegas oleh Edy Supriyanto, Ketua Yayasan SEHATI, bahwa Pusat Ketenagakerjaan Inklusif dapat menjadi strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Sementara menurut Isnavodiar Jatmiko, Deputi Direktur Pelayanan dan Pengembangan Kanal BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya telah melaksanakan program Return to Work sebagai upaya awal membangun Inclusive Job Center. Mengingat, hampir 30 orang sehari mengalami kecelakaan kerja.
Adapun Wahdi Siradjuddin, Walikota Metro selaku Ketua Pokja Menuju Kota Inklusif APEKSI menegaskan, pemerintah daerah tidak sekedar menelurkan peraturan daerah namun perlu aksi nyata dengan memberikan ruang dan kesempatan yang setara untuk semua.
“APEKSI melalui Program ini tidak hanya untuk 28 kota Pokja namun akan berupaya mengajak dan menularkan ke seluruh pemerintah kota agar siap menuju kota inklusif ke depan,” katanya.