Menko Pratikno Minta Pemda Bikin Satgas untuk Kebut Penanganan Dampak Gempa NTT

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/tom.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (kanan),
18/8/2026, 12.40 WIB
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) merekomendasikan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) penanganan bencana. Tujuannya untuk guna mempercepat bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa.
 
Menko PMK Pratikno mengatakan pembentukan satgas daerah penting karena titik pengungsian warga tidak hanya terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di berbagai kawasan.
 
"Selain itu kami melihat masih ada kebutuhan dasar para pengungsi yang harus dipenuhi," kata Praktino pada Selasa (18/8) dikutip dari Antara.
 
Dia menjelaskan, satgas daerah akan memperkuat komando tingkat lokal dalam memetakan kebutuhan masyarakat hingga memudahkan distribusi bantuan ke posko penampungan yang sulit dijangkau. 
 
Satgas juga akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan untuk memenuhi keperluan warga terdampak gempa.
 

Jumlah Korban Gempa NTT

 
Hingga Senin (17/8) BNPB mengidentifikasi ada 68 korban meninggal akibat gempa NTT. Jumlah terbanyak berasal dari Kabupaten Manggarai sebanyak 26 jiwa dan Kabupaten Manggarai Timur yakni 24 jiwa.
 
Selain itu, ada pula korban dari Kabupaten Nagekeo sebnayak 8 jiwa, Kabupaten Sikka sebanyak 4 jiwa, serta Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Ngada yang melaporkan masing-masing 2 korban jiwa. BNPB juga melaporkan ada 213 orang mengalami luka-luka karena gempa tersebut.
 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT juga melaporkan, hingga kemarin, sebanyak 7.968 rumah warga mengalami kerusakan. Selain itu, ada 744 fasilitas umum dan infrastruktur yang rusak karena bencana tersebut.
 
"Angka ini merupakan data yang sudah masuk dan diverifikasi sampai batas waktu pelaporan," kata Kepala BPBD NTT Mahadin Sibarani dalam laporannya yang diterima di Kupang, NTT, Selasa (18/8).
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.