Target Presiden Joko Widodo/Jokowi mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia terancam tak tercapai. Penyebabnya sampai saat ini negosiasi dengan Freeport atau Rio Tinto itu belum selesai. Padahal targetnya April ini.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan hingga kini belum memperoleh laporan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai negosiasi pembelian hak kelola Rio Tinto oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum. “Masih menunggu," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (30/4).
Setelah negosiasi selesai, pembicaraan selanjutnya adalah mengenai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) juga perpanjangan masa operasi Freeport. Ini menjadi satu paket dalam pembahasan negosiasi antara pemerintah dengan Freeport.
Hingga kini Kementerian BUMN belum berkomentar mengenai hal itu. Hingga berita diturunkan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno tidak menjawab telepon dan pesan yang dikirimkan.
Menteri ESDM Ignasius Jonan sempat mengatakan tenggat yang diminta Presiden Jokowi untuk divestasi adalah bulan ini. “Arahan bapak Presiden kalau bisa April sudah selesai,” kata dia di Jakarta, Senin (5/3).
Dalam proses pembelian saham Freeport itu, Inalum akan membeli hak partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto Group. Perusahaan Australia ini memiliki PI sebesar 40 persen di tambang Freeport Indonesia. Hak partisipasi itu nantinya akan dikonversi menjadi saham di Freeport Indonesia.
(Baca: Menteri ESDM: Jokowi Minta Divestasi Saham Freeport Rampung April)
Menteri BUMN Rini Soemarno optimistis proses divestasi Freeport bisa selesai April ini, sesuai dengan target presiden. Inalum akan membeli dengan menggunakan dana pinjaman. “Targetnya masih tetap akhir April,” kata dia di Jakarta, Senin (16/4).