Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi/BPH Migas mendorong adanya kerja sama antara PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo dan Muhammadiyah dalam membangun sub penyalur Bahan Bakar Minyak/BBM atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/SPBU. Langkah ini untuk membantu pemberdayaan umat.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut kongres ekonomi umat yang dibuka Presiden Joko Widodo/Jokowi tahun lalu. “Di sana Jokowi minta seluruh organisasi masyarakat untuk bangun ekonomi umat ini. Dalam konteks ini, Jonan (Menteri ESDM) minta kami untuk distribusikan BBM,” kata dia di Jakarta, Selasa (6/3).
Nantinya Muhammadiyah bisa bekerja sama dengan Pertamina dengan skema CODO (Company Owned Dealer Operated). Salah satu bentuk kerja sama skema CODO ini antara lain pemanfaatan lahan milik perusahaan ataupun individu untuk dibangun SPBU Pertamina.
Namun menurut Fanshurullah, Muhammadiyah bisa mendapatkan keuntungan yang berbeda. Skema itu juga bisa diterapkan AKR. “Kalaupun tetap investasi, marginnya ada special mungkin. Jadi muhammadiyauh, Pertamina, AKR sama-sama investasi di situ,” ujar dia.
Skema kerja sama ini juga bukan menggunakan skema bisnis yang wajar (business to business/b to b), tapi hubungan kekhususan. Apalagi, kontribusi Muhammadiyah sudah banyak. Di mana mereka punya 173 perguruan tinggi dan 600 ribu mahasiswa.
Meski begitu, hingga kini belum ada rencana detail mengenai kerja sama tersebut. Semua pihak masih mengkaji terlebih dulu besaran investasinya, kemudian lokasi, dan upaya balik modal.
(Baca: Pertamina Gandeng NU Kembangkan Jalur Distribusi BBM Satu Harga)
Namun, menurut Fanshurullah nantinya dua perusahaan ini bukan hanya menggandeng Muhammadiyah, tapi juga ada organisasi lain, seperti Nahdlatul Ulama. “Tapi NU hari ini tidak hadir, mungkin nanti juga kami undang walubi dan dan banyak lainnya,” ujar dia.