Industri petrokimia di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Salah satu penyebabnya adalah ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Padahal industri petrokimia memiliki peran penting dalam perekonomian tanah air.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri Indonesia Johnny Darmawan mengatakan sampai saat ini industri petrokimia di Indonesia masih tergantung bahan baku impor. Dari kebutuhan bahan baku sebesar 5,6 juta ton per tahun, yang bisa terpenuhi dari dalam negeri hanya 2,45 juta ton.
Selain itu, produk hilir dari petrokimia juga saat ini digempur impor. "Pasar produk petrokimia dari hulu ke hilir ini sangat lah besar, tapi dikuasai impor. Dengan struktur demikian, praktis industri petrokimia nasional sulit bersaing," kata Johnny di Jakarta, Kamis (25/1).
Untuk itu, industri petrokimia perlu perhatian khusus. Salah satunya dengan meningkatkan ketersediaan bahan baku dan pasokan energi dengan harga yang terjangkau. Kemudian kesinambungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mempermudah industri.
Langkah lainnya adalah dukungan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk kebutuhan bahan baku industri petrokimia dan turunannya. Terakhir meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Jika tidak ada tindak lanjut, bisa berdampak pada kestabilan industri, termasuk turunannya. “Tidak adanya perkembangan signifikan pada minimnya suplai kebutuhan akan produk petrokimia dari pabrikan dalam negeri," kata dia di Jakarta, Kamis (25/1).
Direktur Industri Kimia Dasar, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam mengatakan sudah meminta kepada Kementerian ESDM untuk mengamankan alokasi gas sebagai bahan baku petrokimia. Selain itu juga meminta keringanan pajak ke Kementerian Keuangan agar industri bisa bertahan.
Dengan upaya tersebut harapannya, industri petrokimia dalam negeri bisa bersaing dengan produk luar. "Kami ingin bersaing dengan impor bahan baku yang dari Tiongkok ke Indonesia,"kata dia.
Saat ini ada proyek baru petrokimia yang menjadi perhatian pemerintah. Pertama, proyek milik PT. Pupuk Indonesia, Ferrostaal, Sojitz, dan LG di Teluk Bintuni, Papua Barat. Kedua, proyek industri naphtha cracker oleh PT. Chandra Asri Petrochemicals di Cilegon, Banten yang nilai investasinya US$ 5,44 miliar.
Ketiga, proyek industri naphtha cracker PT. Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Investasi proyek ini ditaksir sebesar U$ 3,5 miliar dan akan selesai 2023.
Keempat, Proyek relokasi industri naphtha cracker CPC Taiwan oleh PT. Pertamina di Tuban, Jawa Timur. Kelima, Proyek industri Vynil Chloride Monomer oleh PT. Asahimas Chemical di Cilegon, Banten. Selain itu ada juga proyek pabrik gasifikasi batubara oleh PT. Bukit Asam, PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia, dan PT Chandra Asri Petrochemicals di Muara Enim, Sumatera Selatan.
(Baca: Pemerintah Bangun Pusat Industri Petrokimia di Bintuni dan Masela)
Sementara, untuk industri petrokimia yang memanfaatkan gas di blok Masela masih menunggu besaran alokasi. "Kami masih menunggu Kementerian ESDM," kata ujar Khayam.