Presiden Joko Widodo meminta masyarakat mengawasi pelaksanaan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Hal ini dikatakan dirinya usai meninjau lokasi lahan untuk pembangunan Bandara Douw Aturure di Nabire, Provinsi Papua kemarin.
Jokowi menjanjikan akan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pelanggaran dan permasalahan yang dilaporkan masyarakat dalam pelaksanaan program BBM Satu Harga. Dia juga mengaku akan turun langsung untuk mengatasinya.
"Tolong lapor atau cek di lapangan, kami akan perbaiki," kata Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Jumat (23/12).
Jokowi bahkan telah meminta bawahannya serta PT Pertamina (Persero) untuk mengawasi program BBM satu harga ini. Namun, peran masyarakat masih sangat dibutuhkan, karena Pertamina juga tidak mendapat informasi mengenai permasalahan BBM satu harga. Bahkan, Jokowi mengaku selama ini tidak mendapatkan laporan.
(Lihat Ekonografik: BBM Satu Harga Semakin Merata)
Program BBM Satu Harga diberlakukan di banyak titik wilayah Indonesia, khususnya daerah yang selama ini mendapatkan harga BBM yang mahal. Jokowi menyampaikan selain Papua, BBM satu harga diberlakukan di Maluku Utara hingga Kalimantan Utara.
Sebelumnya Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Lenis Kogoya menuding penyaluran Bahan Bakar Minyak menggunakan pesawat di wilayah Nabire, Papua masih terhambat izin Menteri Pehubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Hal ini diklaimnya membuat kebijakan BBM satu harga di Papua belum efektif.
"Menhub tidak keluarkan izin, padahal kalau dia mau dukung program ini maka bisa berjalan," kata Lenis beberapa waktu lalu.
Hal ini direspon Budi bahwa dirinya memang tidak memberi izin terbang pesawat Antonov An-3 yang akan digunakan mengangkut BBM karena usianya telah lebih dari 30 tahun. Menurut Budi, pesawat tua tersebut terlalu riskan untuk menerbangi wilayah Papua.
"Kalau pesawatanya (berusia) muda tidak apa-apa, kalau ini (Antonov) terlalu riskan," kata Budi.
Selain meninjau lokasi bandara, Presiden Jokowi juga meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire berkapasitas 20 megawatt (MW) dan PLTMG Jayapura 50 MW di Kelurahan Kali Bobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
Jokowi menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain BBM Satu Harga, pemerintah juga membangun akses jalan yakni Trans Papua, yang akan membuat harga-harga barang di daerah ini turun,
Upaya untuk memajukan tanah Papua bukan masalah besar kecilnya anggaran. “Ini bukan mahal dan murah. Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden.
(Baca: Kemenkeu Tunggu Arahan Jokowi Soal Kenaikan Harga BBM Tahun 2018)