Bakrie Minta Alokasi Gas Agar Proyek Pipa Kalija Tetap Jalan

KATADATA
Bakrie Tower | KATADATA
3/10/2017, 17.00 WIB

PT Bakrie & Brothers Tbk meminta alokasi gas bumi untuk proyek pipa Kalimantan-Jawa (Kalija) II. Proyek yang sudah mangkrak 11 tahun itu sebelumnya terancam tidak dilanjutkan akibat belum mendapat kepastian penjual dan pembeli.

Direktur Utama Bakrie&Brothers Bobby Gafur Umar mengatakan perusahaannya masih ingin tetap melanjutkan proyek pipa gas Kalimantan-Jawa II tetap berjalan. Proyek tersebut nantinya bisa menopang industri di Jawa yang semakin tumbuh. Ini tentunya akan meningkatkan permintaan gas.

Namun, menurut Bobby untuk menjalankan proyek tersebut, Bakrie&Brother butuh kepastian gas dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Ini sebenarnya tinggal bagaimana pengaturan alokasi gasnya," kata dia di Jakarta, Selasa (3/10).

Di sisi lain, Bobby menolak kalau gas yang mengalir ke pipa tersebut berasal dari impor. Alasannya, jika harus menggunakan gas impor, perusahaan akan membangun infrastruktur lainnya seperti fasilitas regasifikasi dan terminatl penerima LNG. Hal ini tentu menambah biaya perusahaan.

Jadi, alokasi gas ini sangat penting demi kelanjutan proyek pipa tersebut. Dengan adanya pasokan gas maka pembeli akan datang. "Jadi bangun dulu infrastrukturnya, seperti Pak Jokowi bangun jalan trans- Papua. Kalau pipanya ada, gasnya ada, akan tumbuh ekonomi," ujar Bobby.

Bobby juga optimistis akan mendapatkan pembeli. Apalagi, agar proyek itu ekonomis hanya  butuh 500 mmscfd. Ini setengah dari kapasitas maksimal pipa tersebut.

Untuk itu saat ini perusahaan masih berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH) mengenai kelanjutan nasib proyek pipa Kalija II. "Kapasitasnya 1.000 mmscfd, tapi itu kalau 500 mmscfd aja sudah ada itu visible," kata Bobby. 

Sebelumnya BPH Migas akan mengundang pihak Bakrie pada 2 Oktober lalu. Tujuannya menjelaskan tindaklanjut dari proyek pipa Kalija II.

Namun pertemuan itu diundur menjadi minggu depan. "Rapat di jadwal ulang, mungkin awal minggu depan," kata  Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH Migas) Jugi Prajogio kepada Katadata, Selasa (3/10).