Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana menawarkan aset milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN ke swasta untuk mencari alternatif pendanaan. Ini menanggapi adanya surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyoroti keuangan PLN.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan saat ini tengah menimbang aset yang akan ditawarkan ke swasta tersebut. "Sebelum ada proyek 35 GW, total pembangkit yang ada 46 GW dan sebagian besar milik PLN. Ini sedang kami lihat, yang efisien, bisa ditawarkan juga ke swasta," ujar Rini.
Di sisi lain menurut Rini, pihaknya bersama PLN sebenarnya sudah mengantisipasi kondisi keuangan dengan mencari alternatif pendanaan yang baik dan tidak memberatkan. Salah satunya adalah sekuritisasi aset.
Sekuritisasi aset ini pun sudah dilakukan pekan lalu. Saat itu anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Indonesia Power akhirnya resmi mensekuritisasi aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya 1 sampai 4 untuk mencari dana sebesar Rp 4 triliun.
Menurut Rini, sekuritisasi ini bisa terus dilakukan untuk membantu keuangan PLN. Apalagi peminatnya cukup banyak dan PLN merupakan BUMN beraset terbesar hingga Rp 1.300 triliun.
Selain itu, Rini juga meminta agar PLN lebih selektif mencari utang. Mereka harus memperhatikan jatuh temponya dan mencari utang yang memiliki bunga rendah.
Utang tersebut pun harus digunakan dengan baik agar bisa membangun aset yang berharga. Sehingga, di kemudian hari, aset tersebut bisa dijual atau disekuritisasi untuk memperoleh dana segar kembali.
Sementara itu, Rini menilai kondisi keuangan PLN PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN tidak akan mengganggu megaproyek listrik 35 Giga Watt (GW). Ini karena tidak semua ditanggung PLN.
Dari 35 GW, sekitar 9 hingga 10 GW yang menjadi tanggung jawab PLN. Sisanya adalah tanggungan swasta. “Itu kami lihatnya no problem," ujar dia saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (28/9).
Mengacu laporan keuangan Semester I-2017, beban keuangan PLN mencapai Rp 10 triliun. Sementara, kas dari operasi hanya sebesar Rp 13,7 triliun. Artinya, sisa kas operasi untuk menyokong bisnis hanya tersisa Rp 3,7 triliun.
Kondisi keuangan ini pun menjadi sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bahkan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini sudah mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno 19 September 2017 lalu.
Salah satu poin dalam surat itu adalah kondisi utang PLN. Berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PLN, kewajiban pokok dan bunga pinjaman diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan pemerintah meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL). Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN.