Pembangunan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga dinilai akan menghemat pengeluaran negara untuk subsidi energi, khususnya elpiji. Pengeluaran masyarakat juga bisa ditekan jika menggunakan jaringan gas dibandingkan elpiji.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan negara bisa menghemat dana sekitar Rp 23,57 triliun hingga RP 47,27 triliun dari konversi seluruh konsumsi elpiji tiga kilogram menjadi jaringan gas kota. Nilai ini dengan asumsi volume konsumsi elpiji 3 kg tahun ini sebesar 7,235 juta metrik ton (MT).
(Baca: Subsidi Membengkak, Langkah Mundur Reformasi Energi Jokowi)
Penghematan ini diperoleh karena ada selisih harga antara elpiji subsidi dan gas dari pipa. Harga gas pipa untuk rumah tangga berkisar Rp 1.714 sampai Rp 7.779 per m3. Padahal 1 kg elpiji setara dengan 0,54 m3 volume gas.
Jadi dengan asumsi harga paling rendah, yakni Rp 1.714 per m3, negara bisa menghemat Rp 6.534 per kilogram. Sedangkan dengan asumsi paling tinggi Rp 7.779 per m3, ada penghematan sebesar Rp 3.259 per kilogram.
Dengan perhitungan tersebut, menurut Komaidi, pengembangan jaringan gas kota ini bukanlah menguntungkan pelaku usaha, melainkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta masyarakat. “Selisih harga Jargas dan elpji lumayan, subsidi dihemat dan masyarakat membeli dengan harga lebih murah,” kata dia dalam acara bertajuk "Menuju 1,2 Juta Sambungan Gas Rumah Tangga Pada 2019" yang diadakan oleh Katadata Forum di Jakarta, Rabu (26/7).
Presiden Direktur PT Pertagas Niaga Linda Sunarti menambahkan, salah satu kelebihan dari jaringan gas dibandingkan elpiji adalah memangkas subsidi dalam APBN. Selain itu, menghemat pengeluaran masyarakat sebesar 30%.
Sebagai perbandingan, saat ini harga elpiji subsidi 3 kg berkisar Rp 20.000 sampai Rp 23.000 per tabung. Satu tabung itu setara dengan 4m3 jaringan gas. Namun jika menggunakan gas pipa, masyarakat hanya mengeluarkan Rp 18.000.
Selain itu, penggunaan jargas ini juga bisa lebih aman dibandingkan elpiji. “Karena lebih ringan, begitu bocor cepat menguap,” ujar Linda.
(Baca: Naik 38%, Anggaran Bangun 105 Jaringan Gas Tahun Depan Rp 1,1 Triliun)
Untuk itu, anak usaha PT Pertamina (Persero) memerlukan dukungan dari pemerintah untuk membangun jaringan gas. Salah satunya dalah pendanaan pembangunan infrastruktur gas. Dana ini bisa diambil dari APBN.
Hingga kini, Pertamina sudah membangun 130.000 sambungan gas rumah tangga. Dari jumlah tersebut hanya proyek di Prabumulih yang menggunakan dana anggaran perusahaan. Jumlahnya sambungannya 2626 rumah tangga.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso mengatakan sampai saat ini kemampuan APBN terbatas. Tahun ini saja yang target pembangunannya 271 ribu SR, hanya mendapatkan anggaran untuk 59 ribu SR.
(Baca: Demi 1,2 Juta Sambungan Gas Rumah Tangga, Pemerintah Siapkan Perpres)
Namun, untuk mempercepat proyek jargas ini, pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Presiden mengenai jaringan gas. Dalam aturan itu akan ada beberapa kemudahan, termasuk perizinan. “Jadi tidak ada lagi istilahnya izin dihambat. Bisa sehari tanpa menunggu seminggu," kata Alimuddin.