PT Pertamina (Persero) telah menyelesaikan infrastruktur penunjang program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Provinsi Papua. Alhasil, saat ini ada 11 wilayah yang menikmati program yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo tersebut.
Direktur Pemasaran Pertamina (Persero) Muhammad Iskandar mengatakan, infrastruktur BBM yang sudah tersedia itu berada di Kabupaten Paniai, Papua. "Bulan ini sudah tambah satu lagi," kata dia di Jakarta, Rabu (24/5).
(Baca: Peralihan Konsumsi Premium ke Pertalite Melambat)
Menurut dia, penyediaan infrastruktur penunjang BBM satu harga ini tidak berhenti di Paniani. Hingga Agustus nanti, akan ada empat wilayah lagi yang bisa menikmati BBM satu harga ini. Namun ia belum mau mendetailkan lokasinya.
Di sisi lain, Pertamina juga telah memetakan 150 wilayah untuk mengimplementasikan program BBM satu harga. Tahun ini targetnya 54 wilayah, dan meningkat menjadi 50 wilayah tahun depan. Fokusnya ke wilayah dengan infrastruktur darat dan laut terbatas. Adapun, pada tahun 2019 bisa bertambah sebanyak 46 wilayah.
(Baca: Draf Revisi UU Migas, Penetapan Harga BBM Perlu Restu DPR)
Menurut Iskandar, ada beberapa tantangan dalam mengimplementasikan BBM satu harga. Salah satunya akses lokasi yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Di lokasi terpencil membutuhkan waktu yang panjang untuk memasukkan peralatan material. "Sehingga butuh effort tinggi," kata Iskandar.
Sebagai gambaran, ada beberapa infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung program BBM satu harga. Pertama, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang setidaknya melayani kebutuhan BBM sekitar 40-80 kiloliter (kl) per hari.
Kedua, APMS tangki khusus yang menggunakan mesin pompa dengan perkiraan penjualan sebesar 40-200 kl. Ketiga, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) modular yang kapasitasnya 40-200 kl per hari.
(Baca: Lebaran 2017, Pertamina Prediksi Konsumsi BBM Naik 11%)
Keempat, SPBU mini. Ciri dari SPBU ini adalah dispenser yang dipakai maksimal dua unit dengan melayani penjualan BBM sekitar 100-300 kl per hari.