PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan BP Indonesia akan segera menandatangani perjanjian jual beli gas (PJBG) untuk pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Jawa 1. Kedua belah pihak sudah sepakat mengenai harga gas dari Kilang Tangguh tersebut.
Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan, harga yang diberikan BP lebih murah dibandingkan yang pernah ditawarkan Nusantara Regas untuk pembangkit Muara Tawar. Perusahaan migas asal Inggris ini menjual gas Tangguh sebesar 11,2 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditambah US$ 0,4 per juta British Thermal Unit (mmbtu) sebagai komponen biaya transportasi.
(Baca: Jonan Tetapkan Gas Tangguh untuk Pembangkit Jawa 1 Hingga 2026)
Meski tak menyebut harga, menurut Supangkat, harga Nusantara Regas untuk pembangkit listrik Muara Karang lebih tinggi. "Lebih murah, Nusantara Regas itu 11,25 persen dari ICP, yang paling murah memang yang ini (BP Tangguh)," kata dia di Kementerian ESDM, Selasa (2/5).
Dalam menentukan harga jual gas, BP harus mengikuti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2017 yang mulai berlaku sejak 30 Januari 2017. Apalagi aturan itu membolehkan PLN atau badan usaha pembangkit listrik mengimpor gas jika memang harga dalam negeri lebih mahal.
Dalam pasal 9 aturan tersebut menyebutkan bahwa PLN atau badan usaha pembangkitan tenaga listrik dapat membeli gas bumi dengan harga paling tinggi 11,5 persen harga ICP per juta british thermal unit (MMBTU), jika tidak berada di mulut sumur. Namun, jika harganya melebihi 11,5 persen dapat menggunakan gas alam cair (LNG).
Alokasi gas untuk pembangkit listrik Jawa 1 ini memang sudah diatur pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1750/k/20/MEM/2017 bertanggal 11 April lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menetapkan alokasi gas untuk PLTGU Jawa 1 berasal dari Proyek Tangguh, di Papua Barat sebesar 1.440 miliar british thermal unit per hari (bbtud). (Baca: BP Mulai Konstruksi Awal Proyek Train 3 Kilang Tangguh)
Gas itu mulai mengalir pada 2019 hingga 2026. Perinciannya, pada 2019, jumlah alokasi gas untuk PLTGU Jawa 1 sebesar 96 bbtud. Sementara pada 2020 hingga 2026 alokasinya per tahun masing-masing sebesar 192 bbtud.
Kepala Divisi Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas PLN Chairani Rachmatullah mengatakan PJBG Jawa 1 saat ini menunggu jadwal dari Menteri ESDM. "Tinggal cari waktu untuk ceremony, jadi nunggu waktu yang semua undangan VIP bisa hadir," kata dia kepada Katadata beberapa waktu lalu.
Sementara untuk harga jual listriknya, Supangkat mengatakan sudah ada kontrak dengan konsorsium yang membangun pembangkit berkapasitas 1.760 MW itu. Konsorsium itu terdiri dari Pertamina, Marubeni Corporation, dan Sojitz Corporation.
(Baca: Demi Negara, Pertamina-PLN Teken Kontrak Listrik Proyek Jawa 1)
Dalam kontrak jual beli listrik (Power Purchasing Agreement/PPA) tersebut, disepakati tarif listrik yang dijual konsorsium sebesar 5,5 per kWh. Supangkat menargetkan financial close atau kepastian pendanaan dari proyek pembangkit ini bisa rampung dalam enam bulan ke depan. "Financial close setahun setelah PPA, tapi kalau bisa 6 bulan ya bagus," kata dia.