Menteri BUMN Tak Ikut Campur Masalah PLN-Pertamina di Proyek Jawa-1

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno enggan berkomentar banyak mengenai masalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa I. Masalah ini merupakan urusan korporasi antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan PT Pertamina (Persero).

Rini mengaku pihaknya tidak bisa ikut campur dalam permasalahan ini. Apalagi tender proyek ini merupakan tender internasional dan melibatkan perusahaan global. Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga melibatkan konsultan independen dalam tender ini.

Dengan begitu, permasalahan yang muncul dalam tender ini pun harus diselesaikan dengan ketentuan internasional. "Jadi memang harus diselesaikan antarkorporasi," kata Rini saat ditemui usai rapat di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/1). 

(Baca: PLN Ancam Batalkan Pertamina Garap Pembangkit Listrik Jawa 1)

Seperti diketahui, PLN telah menetapkan konsorsium Pertamina dengan dua perusahaan Jepang, Marubeni Corporation dan Sojitz Corporation telah memenangkan tender proyek pembangunan PLTU Jawa I, pada Oktober 2016. Namun hingga kini Pertamina belum juga meneken perjanjian jual-beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) untuk proyek tersebut.

Pihak PLN mengatakan konsorsium belum memenuhi perjanjian awal dalam Letter of Intent (LoI) dan syarat-syarat yang tercantum dalam proses tender. PLN pun sempat mengancam akan membatalkan konsorsium Pertamina sebagai pemenang proyek, jika PPA belum diteken hingga Senin kemarin (23/1). Namun, setelah bertemu dengan Pertamina, PLN memberikan toleransi dengan memperpanjang batas waktu penandatangan hingga Jumat (27/1) pekan ini.  

(Baca: PLN Beri Waktu Pertamina Sepekan Penuhi Syarat Proyek Jawa 1)

Menanggapi hal ini Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto mengatakan, pihaknya masih berkomitmen melanjutkan pembangunan proyek pembangkit Jawa-1 ini. Anggota konsorsium dan PLN tengah menyelesaikan syarat dan ketentuan yang berlaku setelah penandatanganan PPA ini.

Salah satu yang menjadi pembahasan internal di konsorsium adalah belanja modal (capex). Konsorsium Pertamina ingin capex dari proyek ini bisa ditekan seefisien mungkin, sehingga bisa bernegosiasi lebih lanjut dengan permintaan dari PLN. Selain itu, perlu klarifikasi mengenai beberapa hal dalam dokumen tender.

(Baca: PLN Dapat Alokasi Gas Tangguh untuk Proyek Jawa 1)

Meski begitu, Dwi menekankan, konsorsium Pertamina akan terus berupaya agar proses negosiasi yang berlangsung tetap dalam koridor penawaran yang telah diajukan Pertamina kepada PLN. "Tapi kami terus mengacu kepada penawaran yang sudah diajukan," ujar Dwi kepada Katadata, di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (23/1).