Proyek pengembangan Blok Masela terancam mundur dari waktu yang direncanakan pemerintah. Penyebabnya, sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai pemberian insentif atas blok kaya gas di Laut Arafura tersebut. Padahal, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan petinggi Inpex Corporation selaku kontraktor blok itu, sudah berkunjung ke Indonesia awal pekan ini.
Salah satu poin yang belum mencapai titik temu adalah kapasitas produksi Blok Masela. Inpex menginginkan Blok Masela bisa memproduksi 9,5 juta ton per tahun (mtpa) untuk gas cair (LNG) dan 150 juta kaki kubik per hari (mmscfd) untuk alokasi gas pipa bagi industri hilir di kawasan Masela. Namun, tawaran pemerintah hanya 7,5 mtpa untuk LNG ditambah 474 mmscfd untuk gas pipa.
(Baca: Surati Jonan, Inpex Belum Sepakat Tiga Insentif Blok Masela)
Jika ditotal, kapasitas produksi itu sebenarnya sama, yakni 10,2 mtpa sampai 10,3 mtpa. Namun, pemerintah menginginkan industri hilir dalam negeri berkembang, sehingga membutuhkan gas 474 mmscfd. Sedangkan Inpex ingin 9,5 mtpa hasil produksi Blok Masela berbentuk LNG yang diekspor ke Jepang.
Sebagai solusinya, pemerintah meminta Inpex membuat kajian pre-feed atau desain awal dengan dua opsi tersebut. Batas waktu yang diperlukan mengkaji itu sekitar enam bulan. Kajian ini penting sebagai acuan untuk membuat keputusan akhir investasi (FID).
Menurut Arcandra, semakin cepat kajian dan FID selesai maka semakin baik untuk proyek tersebut. Jika tidak, kondisi tersebut akan berpengaruh pada jadwal produksi Blok Masela. “Bolanya ada di Inpex,” ujar Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin malam (16/1). (Baca: Bertabur Insentif, Tingkat Investasi Blok Masela Tak Sampai 15 Persen)
Di sisi lain, pemerintah pernah menargetkan FID Blok Masela bisa tercapai pada 2018. Saat itu, Arcandra masih menjabat sebagai Menteri ESDM dan mengadakan pertemuan dengan Inpex untuk membahas proyek Blok Masela.
Produksi Gas Bumi untuk Kebutuhan Ekspor 2003-2014
Dari pertemuan itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N Wiratmaja Puja yang hadir pada rapat tersebut, mengatakan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah agar FID Blok Masela bisa tercapai 2018. Salah satunya, melakukan proses-proses secara paralel seperti menyelesaikan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) berbarengan dengan Front End Engineering Design (FEED).
"Jadi start FID dengan skema onshore sama persis dengan offshore," kata Wiratmaja saat itu. (Baca: Arcandra Targetkan Putusan Akhir Investasi Blok Masela 2018)
Sementara itu Juru Bicara Inpex Usman Slamet mengatakan pihaknya berharap agar keputusan pemerintah terkait Proyek Blok Masela segera diperoleh dalam waktu dekat ini. "Sesuai dengan salah satu butir joint statement Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Abe, kami sesegera mungkin menyelesaikan pembicaraan dengan pemerintah untuk memulai proyek," kata Usman kepada Katadata, Selasa (17/1).