Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa pembangunan proyek pembangkit listrik 35 GW berjalan lambat. Hingga bulan lalu, hanya ada 0,6 persen pembangkit 35 GW yang sudah beroperasi. Sisanya masih dalam tahap perencanaan, pengadaan, dan konstruksi.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengaku ada empat hal yang menghambat dan membuat pembangunan proyek sulit berjalan. Empat hal tersebut adalah masalah pembebasan lahan, perizinan, tuntutan hukum, dan kerjasama dengan pihak ketiga.
“Jadi bisa dikatakan banyak terhambat permasalahan sosial dan hukum,” kata Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir dalam diskusi yang dihelat Kantor Staf Presidenan, Jakarta, Kamis (12/5). (Baca: Investasi Pembangkit Terhambat Ketersediaan Jaringan Listrik PLN)
Isu pembebasan lahan menjadi masalah utama proyek listrik 35 GW. PLN mencatat ada 210 permasalahan, sekitar 145 diantaranya merupakan permasalahan dalam pembebasan lahan. Kemudian isu perizinan sebanyak 44 kasus, tuntutan hukum sembilan kasus, dan tiga kasus terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga.
Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini sudah diantisipasi oleh pemerintah, dengan adanya beberapa aturan untuk mendukungnya. Namun, penerapan aturan tersebut terkesan belum berjalan secara maksimal. Sehingga permasalahan tersebut masih muncul.
(Baca: Kebut Megaproyek Listrik, PLN Targetkan Garap 12 GW Tahun Ini)
Dalam hal penyediaan lahan, sudah ada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Sedangkan dalam hal perizinan, pemerintah telah menerapkan system pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
Sofyan mengaku pihaknya akan terus melakukan percepatan pembangunan proyek 35 GW. PLN pun telah membentuk tujuh Direktorat Regional dan memperkuat organisasi Divisi dan Unit Induk dalam rangka percepatan eksekusi proyek. Untuk monitoring, pihaknya juga akan memperkuat pengendalian pelaksanaan proyek dengan penguatan peran Pusat Manajemen Konstruksi (Pusmanko) dan Divisi Adminsitrasi Konstruksi (Divako).
“Kami juga melaksanakan percepatan proses tender dari sebelumnya 8 bulan menjadi 4,5 bulan saja,” kata Sofyan. “Oleh karena itu kami meminta masyarakat kooperatif dan ikut mengawasi.”
Hingga tahun lalu PLN baru berhasil pada tahun lalu sebanyak 2.015 megawatt pembangkit telah berhasil dibangun. Sedangkan hingga bulan April 2016 ada tambahan 397 megawatt pembangkit. PLN pun telah membangun infrastruktur penunjang, yakni transmisi dan gardu induk untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit 35 GW.
(Baca: Dukung Proyek 35 GW, PLN Bangun Ribuan Transmisi dan Gardu Induk)
Tahun lalu PLN telah menyelesaikan 58 jalur transmisi dengan panjang 1.883 KMS (kilometer sirkuit). Sofyan menjelaskan hingga bulan April 2016 PLN telah berhasil menambah 23 jalur transmisi sepanjang 486 KMS. “Tahun ini hingga april kami telah selesaikan 35 lokasi gardu induk dengan kapasitas 1.680 MVA (mega volt ampere), ini menambah 77 lokasi yang telah dibangun tahun lalu ddengan kapasitas 5.615 MVA,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman mengatakan bersamaan dengan upaya pemenuhan target 35 GW, pemerintah telah mencanangkan Program Indonesia Terang (PIT). Program ini merupakan program yang digelar untuk melistriki daerah perbatasan dan juga daerah terisolasi.
“Ini untuk mengejar target rasio elektrifikasi Pemerintah menjadi 97 persen pada 2019 dari 88 persen tahun 2015 lalu,” kata Jarman. (Baca: ESDM Targetkan 54 Persen Pembangkit 35 GW Dibangun Tahun Ini)