KATADATA ? Pemerintah menyebut tingkat keterjangkauan listrik (rasio elektrifikasi/RE) di wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2014, mencapai 84,35 persen. Angka ini melebihi target tahun lalu sebesar 81,51 persen.
?Memang masih ada beberapa deaerah yang dibawah 50 persen, yaitu Papua. Sedangkan di daerah lain sudah di atas 50 persen,? jelas Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Munir Achmad, dalam keterangannya (11/3).
Munir mengatakan total kapasitas terpasang pembangkit listrik hingga akhir tahun 2014 mencapai 53.585 megawat (MW). Dia merinci kapasitas ini didapatkan dari pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar 37.280 MW. Sisanya dari Independent Power Producers (IPP) sebanyak 10.995 MW, Public Private Utility (PPU) sebesar 2.634 MW, dan Izin Operasi Non BBM sebesar 2.677 MW.
Menurut Munir, kebutuhan listrik di Indonesia sepanjang 2005-2014 meningkat rata-rata 8,7 persen per tahun. Atas dasar inilah pemerintah menargetkan untuk bisa menambah kapasitas pembangkit listrik menjadi 43.000 MW.
Dari target tambahan kapaditas tersebut, sekitar 7.400 MW merupakan pembangkit yang sedang melalui tahap konstruksi. Sedangkan sisanya 35.500 MW, rencana akan dibangun PLN bersama IPP.
Dengan tambahan kapasitas listrik tersebut, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional bisa mencapai 99 persen pada 2020. Untuk mencapai target tersebut ada beberapa upaya yang akan dilakukan, yakni dengan menambah kapasitas pembangkit listrik dan pembangunan listrik perdesaan.
Listrik perdesaan merupakan program pemerintah untuk mengalirkan listrik ke masyarakat perdesaan, yang dananya berasal dari anggaran negara. Program ini diutamakan pada provinsi dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah. Pemerintah juga memiliki progam instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan.
Saat ini sebagian pembangunan listrik pedesaan juga dilakukan oleh Pemda melalui pendaan dari anggaran daerahnya. Hal inilah yang membuat rasio elektrifikasi tahun lalu lebih tinggi dari target.