Virtue Dragon Rekrut 5.000 Tenaga Lokal untuk Proyek Semlter di Konawe

PT Antam Tbk
Ilustrasi, pekerja sektor pertambangan nikel. PT Virtue Dragon Nickel Industry atau VDNI bakal merekrut 5.000 tenaga lokal untuk mengerjakan proyek smelter di Kabupaten Konawe.
8/7/2020, 13.04 WIB

PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) akan merekrut 5.000 tenaga kerja lokal atau TKL untuk proyek smelter di Konawe. Pemerintah Kabupaten Konawe secara langsung akan memproses perekrutan TKL tersebut.

Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pun mengapresiasi dan mendukung kerja sama tersebut. Kemenko Marves akan terus memantau dan membantu dari sisi regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang baik.

“Kemenko Marves sangat mendukung kerjasama tripartit antara perusahaan, pemerintah, dan karyawan. Diharapkan segala penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah tersebut dapat ditangani lebih baik dan cepat,” ujar Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, dalam siaran pers pada Rabu (8/7/2020).

Dalam MoU tersebut, Pemkab Konawe akan menjalankan proses rekrutmen TKL dengan baik dan terarah. Sebanyak 5.000 karyawan yang direkrut untuk VDNI dan PT. Obsidian Stainless Steel (OSS) akan ditempatkan di Kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe

(Baca: Luhut Sebut 500 TKA Tiongkok akan Didatangkan ke Konawe pada Juli)

“Hadirnya investasi di suatu daerah tujuan utamanya mensejahterakan daerah tersebut. Jangan sampai menimbulkan polemik yang dapat menghambat daerah semakin berkembang. Semua pihak harus mau duduk bersama dan mendengarkan,” ujar Jodi.

Nantinya, 5.000 TKL yang direkrut akan berstatus sebagai pekerja organik. Itu berarti status mereka akan tetap menjadi karyawan perusahaan meski pembangunan 33 smelter baru yang sedang berjalan telah selesai.

Ada tujuh pembagian zonasi/klaster yang akan diterapkan dalam perekrutan 5.000 TKL tersebut. Hal itu untuk memastikan pemerataan karyawan yang direkrut berasal dari semua wilayah di sekitar proyek.

Jodi pun menyampaikan agar perekrutan TKL dijalankan secara akuntabel dan bersih dari pungutan liar. Oleh karena itu, proses perekrutan harus diawasi dengan seksama agar kerja sama yang sudah berjalan tidak menimbulkan polemik baru.

“Kemenko Marves juga akan ikut mengawasi prosesnya. Semua pihak harus mau mendengarkan dan berkomunikasi. Situasi yang kondusif juga harus terus dijaga agar fokus melaksanakan tugasnya masing-masing,” ujarnya.

(Baca: Istana Luruskan Isu 500 TKA Tiongkok yang Datang ke Konawe)

Sebelumnya,  Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut ada 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang didatangkan ke Kabupaten Konawe untuk menggarap proyek baterai lithium. Menurut dia, proyek tersebut memerluka TKA asal Tiongkok karena pekerja lokal belum memiliki kompetensi.

"Sekarang ini tenaga kerja kita belum siap mengerjakan itu, mereka bekerja mulai bulan Juni atau Juli," kata Luhut dalam diskusi daring di Jakarta, Minggu (10/5/2020).

Jika proyek tersebut mulai berjalan, lanjut Luhut, seluruh TKA akan dikembalikan ke negaranya masing-masing. Setelah itu, pengelolaan industri tersebut sepenuhnya akan menggunakan tenaga  kerja Indonesia.

"Setelah itu jalan bersamaan tenaga kerja kita masuk, di-training di sana, kan ada Poleteknik," kata dia.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan proyek baterai lithium diproyeksikan akan menjadi salah satu industri strategis nasional pada 2023. Hal itu terjadi lantaran melimpahnya biji (ore) nikel sebagai salah satu bahan baku pembuatan baterai lithium di Tanah Air. Apalagi, negara-negara Eropa telah mencanangkan program penggunaan mobil listrik secara massal pada tahun 2045.

Sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja memutuskan untuk menunda rencana masuknya 500 TKA asal Tiongkok. Para TKA tersebut akan didatangkan PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang dikaporkan telah mendapatkan izin mendatangkan ratusan pekerja ini pada 22 April 2020.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan masyarakat Indonesia saat ini masih belum siap dengan kedatangan WNA asal Tiongkok. Keputusan menuda para TKA, menurut dia, telah diputuskan sebelum ramai-ramai penolakan oleh masyarakat setempat.

(Baca: Wabah Corona Ganggu Proyek Smelter dan Berpotensi Kurangi PNBP Minerba)