Pekerjaan rumah yang cukup berat telah menunggu pengurus Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi alias BPH Migas periode mendatang. Terutama dalam membereskan semua proyek infrastruktur gas bumi yang selama ini mangkrak.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Energi Bobby Gafur Umar mengatakan, di negara yang kaya akan sumber energi, infrastruktur penunjang menjadi kunci untuk menyalurkan sumber energi ke pasar atau pembeli.
Sementara infrastruktur gas bumi untuk menghubungkan sumber dan pusat konsumsi, sebagian besar masih sebatas perencanaan.
"Tugas BPH Migas membangun jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi. Kalau melihat kinerja periode yang baru berakhir ini belum maksimal. Masih banyak pekerjaaan rumah," kata Bobby kepada Katadata.co.id, Jumat (9/4).
Menurutnya banyak perencanaan proyek yang sudah lama direncanakan namun tak kunjung dimulai. Misalnya proyek pipa gas Cirebon-Semarang dan pipa transmisi ruas Kalimantan-Jawa yang saat ini masih mangkrak.
"Perencanaan itu seharusnya baru dapat dieksekusi dan diimplementasikan apabila secara keekonomian layak. Jangan ditenderkan lalu gak jalan lagi. Dari sisi investor itu selalu disalahkan," katanya.
Untuk itu, Bobby berharap agar pengurus BPH Migas yang baru dapat berkomunikasi serta berkoordinasi dengan pemain di sektor gas mulai pada tahap perencanaan. Baik itu investor lokal maupun asing.
Khususnya untuk melihat hambatan dan persoalan yang terjadi di lapangan. Apakah karena masalah lahan atau tarif. "Kalau sudah ketemu paket yang pas segera ditenderkan dan saya rasa itu akan merubah situasi," ujarnya.
Pasalnya, BPH Migas merupakan kunci ketahanan energi. Apalagi umur cadangan minyak bumi sebagai sumber energi utama diperkirakan akan habis 10 tahun yang akan datang.
Sedangkan Indonesia masih memiliki sumber energi gas yang masih cukup besar. "Jadi distribusi transmisi dari sumber energi ke market itu peranan ada di BPH Migas," kata Bobby.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan bahwa salah satu pekerjaan rumah yang telah menanti pengurus BPH Migas yang baru yaitu terkait dengan BBM satu harga dan distribusi BBM yang merata ke seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, program jaringan gas yang masih panjang dan jauh dari target realisasi juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dikawal. "Belum lagi perihal pembangunan jalur pipa transmisi dan distribusi yang masih banyak belum diselesaikan. Jadi masih banyak PR yang harus dikerjakan," ujarnya.
Menurut Mamit kriteria Kepala dan Komite BPH Migas adalah orang yang harus paham akan industri hilir migas. Serta paham akan alur bisnis hilir migas. Kemudian mempunyai kompetensi di sektor migas.
Akan lebih bagus lagi jika menguasai sektor hulu, serta harus paham tentang perekonomian dan aturan hukum. "Jadi tidak melulu paham soal dunia migas karena BPH Migas bicara soal ekonomi juga," ujarnya.
Seperti diketahui, proses seleksi untuk posisi Kepala dan Anggota Komite BPH Migas hingga masih berlangsung hingga saat ini. Sebanyak 33 orang yang lolos administrasi telah mengikuti wawancara yang dilaksanakan dalam dua tahap.
Dalam surat Kementerian ESDM Nomor: 14.Pm/KP.03/SJN.P/2021 tertanggal 26 Maret 2021 disebutkan bahwa wawancara dilaksanakan pada Senin (29/3) dan Selasa (30/3). Ke-33 nama yang lolos seleksi tersebut nantinya akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Menteri ESDM akan menyampaikan usulan kepada Bapak Presiden pada minggu kedua April 2021," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM sekaligus Ketua Panitia Seleksi Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas, Ego Syahrial dalam RDP di gedung parlemen beberapa waktu lalu.