Erika Retnowati, Perempuan Pertama Menjabat Sebagai Kepala BPH Migas
Komisi VII DPR akhirnya menetapkan sembilan nama yang bakal mengisi posisi sebagai Kepala dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Adapun Erika Retnowati ditetapkan menjadi Kepala BPH Migas periode 2021-2025.
Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengatakan dari kesembilan nama tersebut, Erika Retnowati merupakan wanita pertama yang mengisi posisi sebagai Kepala BPH Migas.
"Ketuanya Ibu Erika. Kita membuat sejarah dengan memilih Kepala BPH Migas perempuan pertama," ujar dia kepada Katadata.co.id, Rabu (30/6).
Erika menggantikan posisi M. Fanshurullah Asa yang lengser dari jabatannya karena memasuki masa pensiun. Wanita kelahiran Mataram 20 Juli 1963 sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM sejak 2015.
Selain itu, dia juga mempunyai pengalaman sebagai akuntan pada Deputi Pegawai Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, BPKP Tahun 1992-2001. Kemudian ajun akuntan pada Deputi Pengawasan tahun 1985-1988.
Adapun untuk pendidikan terakhir, Erika menempuh pendidikan program Diploma IV, Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN). Kemudian ia melanjutkan pendidikan S2 Magister Fisip Universitas Indonesia, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan.
Dengan diselesaikannya proses seleksi BPH Migas periode 2021-2025. Maka susunan nama-nama yang akan mengemban tugas di sektor hilir migas yakni sebagai berikut:
1. Kepala BPH Migas: Erika Retnowati
2. Anggota Komite: Abdul Halim
3. Anggota Komite: Basuki Trikora Putra
4. Anggota Komite: Eman Salman Arief
5. Anggota Komite: Harya Adityawarman
6. Anggota Komite: Iwan Parsetya Adhi
7. Anggota Komite: Saleh Abdurrahman
8. Anggota Komite: Wahyudi Anas
9. Anggota Komite: Yapit Sapta Putra
Eddy berharap nama-nama tersebut dapat membereskan berbagai macam persoalan dan tantangan di sektor hilir migas. Di antaranya dengan mempercepat progres pembangunan infrastruktur gas bumi.
Mengimplementasikan kebijakan BBM satu harga di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), mereduksi penggunaan bahan bakar seperti premium dan pertalite dengan pernggunaan BBM berkualitas.
Kemudian dapat menjawab tantangan zaman dimana dunia saat ini dalam proses transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. "Harapan kita BPH migas bekerja dan menjawab isu-isu itu," katanya.
Untuk diketahui, Komisi VII telah melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test terhadap 17 calon anggota. Proses ini berlangsung selama tiga hari pada 28 – 30 Juni.