Kementerian ESDM menyatakan belum ada permintaan khusus dari PLN terkait harga khusus LNG (liquefied natural gas) untuk jangka panjang. PLN meminta harga khusus LNG untuk mendukung konversi pembangkit listrik berbahan bakar minyak menjadi gas.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM, Dwi Anggoro Ismukurnianto. "Sejauh ini belum ada permohonan PLN untuk mendapatkan harga khusus LNG jangka panjang," ujarnya kepada Katadata.co.id, Jumat (24/9).
Menurut dia, pemberian harga harga khusus LNG untuk kontrak jangka panjang kepada PLN bergantung pada penerimaan negara yang dipangkas, terutama untuk program gasifikasi pembangkit.
Dia menambahkan, pemerintah akan mempertimbangkan pemberian harga gas bumi tertentu untuk proyek gasifikasi pembangkit berbahan bakar diesel tersebut. Namun hal itu tergantung kemampuan pengurangan bagian negara yang bisa digunakan untuk penyesuaian harga gas bumi.
Untuk diketahui, pemerintah sebenarnya telah memberikan relaksasi harga gas bumi khusus untuk industri tertentu dan sektor kelistrikan sebesar US$ 6 per juta British Thermal Unit (MMBTU). Ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020 dan Nomor 91K/10/MEM/2020.
PLN sebelumnya meminta dukungan kepada pemerintah untuk memuluskan implementasi kebijakan gasifikasi pembangkit listrik BBM dalam bentuk harga khusus LNG untuk kontrak jangka panjang.
Vice President Pengendalian Kontrak Gas PLN Edwin Bangun mengatakan permintaan tersebut seiring dengan proyeksi meningkatnya kebutuhan gas. Apalagi LNG sebagai bahan bakar pembangkit listrik sangat penting karena bisa dijadikan sebagai pembangkit load follower, yang berarti kapasitas listrik yang dihasilkan bisa dinaik/turunkan mengikuti beban sistem, ataupun peaker ketika permintaan tinggi.
Selain itu, pembangkit listrik tenaga gas dapat masuk ke sistem kelistrikan dengan cepat, sehingga sangat ideal untuk mendukung pembangkit listrik EBT seperti PLTS yang bersifat intermiten atau pasokannya tidak selalu tersedia.
"PLN berharap ada harga khusus LNG karena akan kami manfaatkan sebagai load follower ataupun peaker," kata Edwin.
Edwin menyebut ada beberapa tantangan dalam pemanfaatan LNG bagi PLN. Seperti kepastian pasokan, efisiensi biaya dan fleksibilitas pasokan. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dan penyedia LNG, khususnya sektor hulu migas untuk penyediaan stasiun pengisian LNG skala kecil.
Di samping itu, dia juga berharap supaya kebijakan integrasi pemanfaatan infrastruktur gas tidak hanya berfokus pada peruntukkan kelistrikan. Namun juga mengakomodir kebutuhan gas di luar kelistrikan, sehingga didapatkan biaya infrastruktur gas yang lebih kompetitif.