Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 akhirnya terbit. Penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga akhir dekade ini ditargetkan sebesar 40,6 gigawatt (GW), dengan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) ditetapkan 51,6% dan fosil 48,4%.
Adapun RUPTL 2021-2030 ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tanggal 28 September 2021. Dalam RUPTL yang baru ini jenis pembangkit EBT yang akan didorong lebih besar yakni PLTA, PLTM dan PLTMH. Adapun porsinya mencapai 25,6% dengan total kapasitas 10.391 MW.
Kemudian PLTB mendapat porsi 1,5% (597 MW). PLT Bio 1,5% (590 MW), PLTP 8,3% (3.355 MW), PLTS 11,5% (4.600 ribu MW), PLT EBT Base 2,5% (1.010 MW), dan battery energy storage system (BESS) 0,7% (300 MW).
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa dengan kecenderungan harga PLTS yang semakin murah dan masa pembangunan lebih cepat, maka porsi PLTS didorong lebih besar dibanding RUPTL sebelumnya. "untuk pencapaian target 23% bauran EBT pada tahun 2025," ujarnya dalam Webinar Diseminasi RUPTL PLN 2021-2030, Selasa (5/10).
Selain itu, pemerintah akan lebih mendorong peran produsen listrik swasta (independen power producer/IPP) yang lebih besar dalam mencapai target penambahan kapasitas pembangkit listrik, temasuk dalam pengembangan pembangkit listrik EBT.
"Pembangunan PLTU yang baru tidak lagi menjadi opsi kecuali yang saat ini sudah commited dan dalam tahap konstruksi. Ini juga untuk membuka peluang dan membuka ruang yang cukup besar untuk pengembangan EBT," kata dia.
Pencapaian target bauran EBT juga akan dipenuhi oleh program Co-firing PLTU dengan Biomassa dengan tetap memperhatikan lingkungan untuk ketersediaan pakan ternak.
Adapun guna meningkatkan keandalan listrik dan meningkatkan penetrasi EBT yang lokasi sumber energinya jauh dari pusat demand listrik. Pemerintah saat ini juga tengah mendorong pengembangan interkoneksi listrik dalam pulau maupun antar pulau.
Arifin berharap pada 2024 interkoneksi di dalam Pulau Kalimantan dan Sulawesi sudah terwujud sebagai bagian dari rencana Pemerintah untuk interkoneksi seluruh pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
Selanjutnya dilakukan kajian untuk interkoneksi antar-pulau yang disebut dengan Super Grid yang menghubungkan antar pulau besar di Indonesia. "Dalam hal ini, selain meningkatkan keandalan juga dapat mengatasi adanya kelebihan pasokan di suatu sistem besar," katanya.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya agar seluruh desa di daerah 3T dapat memperoleh akses listrik untuk mendukung target Rasio Elektrifikasi 100% pada tahun 2022. Masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pasang baru daya listrik juga menjadi perhatian pemerintah.
Direncanakan pada 2022 terdapat sebanyak 80.000 sambungan dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) melalui anggaran APBN yang direncanakan Kementerian ESDM. Pemerintah juga mendorong Program Dieselisasi melalui penggantian PLTD dengan Pembangkit EBT sesuai dengan potensi energi terbarukan setempat.