Pajak Karbon PLTU Mulai 2022, PLN Genjot Teknologi Ramah Lingkungan
PLN tengah berupaya menggenjot penggunaan teknologi ramah lingkungan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), menyusul akan diterapkannya pajak karbon pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara tersebut mulai tahun depan.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Syahril menyatakan siap menjalankan apapun kebijakan pemerintah. Namun ia menyadari pemberlakuan pajak karbon pada PLTU berpotensi membuat tarif listrik naik.
Untuk itu, menurut Bob pihaknya akan menggenjot untuk pengoperasian PLTU yang lebih efisien dan ramah lingkungan. "Yaitu PLTU Ultra Super Critical, kita melaksanakan Co-firing, (mengganti batu bara dengan biomassa), dan kemungkinan teknologi carbon capture (CCU)," kata Bob kepada Katadata.co.id, Kamis (14/10).
Sebab, mayoritas pasokan listrik di Indonesia bersumber dari PLTU. Pajak karbon akan membuat biaya pokok penyediaan (BPP) listrik naik, yang berimbas pada tarif listrik yang lebih tinggi. Apalagi pemerintah hingga kini belum melakukan penyesuaian tarif listrik.
Sehingga jika pajak karbon ditetapkan, maka biaya kompensasi dan subsidi yang harus dibayarkan pemerintah kepada PLN juga akan lebih tinggi. Simak databoks berikut:
Bob menyebut saat ini PLN tengah membuat analisa awal agar teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture, utilization, and storage (CCUS) PLTU dapat ekonomis. PLN juga telah menyiapkan peta jalan untuk mempensiunkan dini PLTU sehingga komitmen jangka panjang untuk netral karbon pada 2060 dapat tercapai.
"Pertama itu Ultra Super Critical, kalau PLTU lebih efisien artinya kan karbonnya semakin rendah. Kemudian kita juga menggunakan co-firing dengan landasan itu adalah EBT," katanya.
Seperti diketahui, Kementerian ESDM terus berupaya menekan emisi gas rumah kaca salah satunya dengan memanfaatkan teknologi CCUS pada PLTU. Namun teknologi CCUS pada PLTU masih mahal. Teknologi ini sekarang lebih banyak digunakan di industri hulu migas untuk kebutuhan enhanced oil recovery (EOR).
Meski begitu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana optimis teknologi ini akan ekonomis. Terutama seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi.
"Sepuluh tahun yang akan datang kami optimis teknologi ini sudah mulai terlihat keekonomiannya dari sisi komersial. Kami masukan ke parameter bagaimana kalau CCUS masuk supaya PLTU-nya secara bertahap untuk dipensiunkan," ujarnya dalam wawancara bersama Katadata.co.id, beberapa waktu lalu.
Menurut Dadan, Badan Energi Internasional (IEA) memprediksi teknologi CCUS akan berkontribusi sekitar 15% dalam mencapai target nol emisi bersih. Untuk itu, pemerintah terus mengkaji keekonomian teknologi ini.