Tak Perlu Ada Krisis, 40% Batu Bara Indonesia Sesuai Kebutuhan PLTU

Menteri ESDM Arifin Tasrif menilai krisis pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN sejatinya tidak perlu terjadi apabila para produsen disiplin dalam pemenuhan pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Sebab, dari total produksi batu bara nasional sebesar 600 juta ton setidaknya terdapat 40% yang spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan PLTU. Artinya ada sekitar 240 juta ton batu bara yang bisa dialokasikan untuk DMO. Sedangkan kebutuhan DMO hanya 25% atau 150 juta ton.

"Sebetulnya kalau pemasok ini disiplin memenuhi komitmennya kita tidak perlu mengalami krisis," kata dia dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2021 Dan Rencana Kerja Tahun 2022, Rabu (12/1).

Krisis pasokan batu bara sendiri sebetulnya telah terindikasi sejak Agustus 2021, yang kemudian dapat ditangani dengan baik. Namun setelah itu, tren pemenuhan DMO batu bara untuk PLN bukannya membaik malah kian mengkhawatirkan.

"Jadi prioritas utama bagaimana kita bisa menjaga ketersediaan suplai listrik untuk masyarkat karena kebijakan DMO 25%. Itu mandat yang harus ditaati, makna dari pada pasal 33 UUD 1945, sumber daya alam itu harus bisa dimanfaatkan bagi sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan persediaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN saat ini mulai kembali meningkat. Hal tersebut seiring dengan diberlakukannya kebijakan larangan ekspor oleh pemerintah.

"Alhamdulillah dengan adanya larangan ekspor ini, kami mendapat tambahan batu bara di bulan ini. Yang biasanya hanya sekitar 10,7 juta ton sekaran bertambah 16,2 juta ton," katanya.

Meski begitu, PLN saat ini masih menanti tambahan pemenuhan batu bara sebesar 2,1 juta ton dari total kebutuhan 16,2 juta ton pada Januari ini. Tambahan ini guna memenuhi minimal 15 HOP dan meminimalisasi risiko pemadaman dalam jangka pendek.