Dilarang Keluar dari Proyek Migas Sakhalin, Exxon Bakal Tuntut Kremlin

Perusahaan minyak dan gas (migas) asal Amerika Serikat (AS), Exxon Mobil Corp berencana menuntut pemerintah federal Rusia karena telah dilarang untuk keluar dari proyek migas besar di negara yang tengah menginvasi Ukraina itu.

Pemerintah Rusia telah melarang investor dari negara-negara oposisi untuk menjual saham di proyek-proyek energi besar dan di bank-bank Rusia hingga akhir tahun. Adapun Exxon berencana untuk keluar dari proyek migas Sakhalin-1 di mana mereka menguasai 30% saham.

Larangan tersebut mencakup hampir semua proyek keuangan dan energi besar di mana investor asing masih memiliki saham. Juru bicara Exxon Casey Norton mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengirimkan pemberitahuan tentang kemungkinan tuntutan hukum kepada pemerintah Rusia.

“Keluar adalah proses yang kompleks. Sebagai operator, kita harus melindungi keselamatan karyawan, lingkungan, dan operasi,” ujarnya seperti dikutip Reuters, Selasa (30/8).

Sebelumnya Exxon memutuskan untuk keluar dari semua operasinya di Rusia setelah negara tersebut menginvasi Ukraina pada 24 Februari yang masih berlangsung hingga kini.

Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, Exxon tengah mempertimbangkan penarikan penuh dari Rusia pada 24 Juni. Sebelumnya raksasa energi dunia ini telah menarik seluruh karyawan berkewarganegaraan Amerika dari Rusia pasca invasi Ukraina.

Penarikan pertama rencananya akan dilakukan pada operasi produksi minyak dan gas skala besar di Pulau Sakhalin di timur jauh Rusia, termasuk di dalamnya proyek Sakhalin 1.

“Seperti yang kami umumkan pada 1 Maret, kami menghentikan operasi dan mengambil langkah untuk keluar dari proyek Sakhalin-1,” kata juru bicara Exxon Casey Norton dalam keterangan tertulis, dikutip dari Reuters, Jumat (22/4).

Exxon juga menghentikan bisnis kimia dan pelumasnya di Rusia dan membatasi penjualan hanya dengan yang sudah terikat kontrak dan produk penting yang digunakan untuk pengawetan makanan, pertanian, dan kebersihan. “Exxon akan mematuhi semua sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia,” kata Norton.

Banyak perusahaan barat menghentikan operasinya dan keluar dari Rusia sebagai dukungan terhadap Ukraina. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan dekrit pada 6 Agustus 2022 yang melarang investor asing dari negara-negara penentang menjual bisnisnya di Rusia, bahkan menyita aset mereka pada beberapa kasus tertentu.

Dekrit yang ditandatangani Putin melarang investor dari negara-negara yang mendukung sanksi terhadap Rusia untuk menjual aset mereka dalam perjanjian bagi hasil (PSA), bank, entitas strategis, perusahaan yang memproduksi peralatan energi, serta dalam proyek-proyek lainnya, mulai dari produksi minyak dan gas hingga batu bara dan nikel.

Putin dapat mengeluarkan pengecualian khusus dalam kasus-kasus tertentu agar kesepakatan tetap berjalan, kata dekrit itu, dan pemerintah serta bank sentral harus menyiapkan daftar bank untuk mendapat persetujuan dari Kremlin. Dekrit itu tidak menyebutkan nama investor.