Pemerintah dan PLN disarankan untuk memberikan kompor induksi kepada masyarakat kelompok mampu dengan kriteria daya listrik minimal 3.500 volt ampere (VA) atau golongan R2. Langkah ini dinilai bisa mempercepat upaya untuk mengurangi konsumsi elpiji yang sebagian besar dipenuhi dari impor.
Opsi tersebut juga bisa lebih meningkatkan permintaan listrik untuk mengatasi kelebihan pasokan atau oversupply yang tengah dihadapi PLN. Menurut laporan PLN, jumlah pelanggan untuk golongan R2 mencapai 1,7 juta pelanggan.
"Mereka adalah kelompok mampu yang tidak perlu disubsidi dan memang ini juga banyak pasarnya. Seharusnya PLN juga menyasar ke sana dengan memberikan kompor induksi gratis dan peralatannya," kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Selasa (20/9).
Mamit mengatakan, tarif penggunaan kompor induksi secara bulanan dirasa jauh lebih murah dari penggunaan elpiji non subsidi. "Kalau dibandingkan dengan yang gas non subsidi, tarif kompor induksi memang lebih murah," ujar Mamit.
Senada, pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, juga mengatakan pelanggan PLN golongan mampu juga bisa diberikan kompor induksi.
Bedanya, pelanggan golongan mampu tidak mendapat subsidi listrik seperti pelanggan 450 VA dan 900 VA yang masih harus diberikan tarif subsidi setelah PLN menaikkan usai listrik untuk mengakomodir kompor induksi.
Sementara untuk pelanggan golongan R2 hanya dibebaskan biaya instalasi dan penaikan daya listrik jika diperlukan. Selebihnya, biaya penggunaan listrik serahkan kepada konsumen tanpa adanya tarif subsidi.
"Kalau konsumen boros beban biaya penggunaan semakin besar. Sebaliknya, kalau konsumen bisa mengontrol, biaya penggunaan listrik bisa kecil," kata Fahmy.
Pada kesempatan tersebut, Fahmy juga menanggapi alasan pemerintah yang mengatakan pelaksanaan kompor induksi sebagai langkah untuk menyerap kelebihan pasokan listrik.
Menurutnya, kondisi oversupply PLN hanya bisa diatasi dengan menghentikan transaksi jual beli listrik dari pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) selama produksi listriknya tidak digunakan.
PLN mencatat, ada 6.800 megawatt (MW) listrik yang akan masuk ke Pulau Jawa dalam kurun waktu satu tahun ke depan, sementara penambahan permintaan hanya 800 MW. Kondisi serupa juga terjadi di Pulau Sumatera yang akan mendapatkan penambahan kapasitas 5 gigawatt (GW) listrik hingga 2025.
Capaian ini tidak dibarengi dengan tumbuhnya permintaan listrik di Tanah Andalas yang hanya 1,5 GW dalam tiga tahun ke depan. "Langkah yang tidak benar kalau penaikan daya listrik untuk program kompor induksi untuk mengatasi keuangan PLN akibat oversupply," tukas Fahmy.