PLN Batalkan Program Kompor Listrik
PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulis, Selasa (27/9).
Darmawan mengatakan, PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi,” ucap Darmawan.
Selain itu, Darmawan mengatakan bahwa PLN juga memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA). Daya listrik 450 VA juga tidak akan dialihkan menjadi 900 VA sehingga tarifnya tetap sama untuk masing-masing golongan.
“Keputusan Pemerintah sudah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut. PLN tidak pernah melakukan pembahasan formal apapun atau merencanakan pengalihan daya listrik 450 VA ke 900 VA. Hal ini juga tidak ada kaitannya dengan program kompor listrik,” kata Darmawan.
PLN dapat PMN Rp 40 triliun
Menurut Darmawan, PLN terus berkomitmen menjaga pasokan listrik serta mendukung pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional dan menjaga daya beli dan produktivitas masyarakat.
Selama periode 2016-2021, PLN mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 40 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur kelistrikan, khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan stimulus sebesar Rp24,3 triliun untuk masyarakat dalam upaya mengurangi beban ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Selama 2017-2021, pemerintah juga memberikan subsidi sebesar Rp 243 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94 triliun agar masyarakat tetap memperoleh listrik dengan tarif terjangkau. Dengan demikian, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.
PLN dikabarkan mengalami oversupply, di mana jumlah pasokan listriknya melebihi jumlah yang terjual ke konsumen. Menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, kelebihan pasokan ini akan berlanjut sampai tahun depan dan berpengaruh pada naiknya beban negara.
"Kalau nanti EBT masuk maka tahun 2030 PLN itu ada 41 giga oversupply. Bisa dibayangkan kalau 1 giga itu, karena kontrak take or pay, maka harus bayar Rp3 triliun, sebab per 1 giga itu (bebannya) Rp3 triliun," kata Said dalam rapat pembahasan RAPBN 2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Kendati kerap mengalami oversupply, listrik yang diproduksi PLN secara mandiri sebetulnya selalu defisit atau lebih rendah dari jumlah listrik yang terjual ke pelanggan. Adapun defisit itu tertutupi karena PLN melakukan pembelian listrik ke pihak lain. Data terkait hal ini dapat dilihat dalam laporan Statistik PLN 2021.
