PLN: Pasokan Listrik Berlebih Tak Hambat Produksi Energi Terbarukan

PLN mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan. Upaya ini tetap berjalan meski perusahaan kelebihan pasokan atau oversupply listrik 6,7 Gigawatt (GW).

Executive Vice President Perencanaan Korporat PT PLN Hot Martua Bakara mengatakan, kondisi oversuppy hanya terjadi di daerah tertentu seperti Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Di wilayah yang menjadi daerah industri dan pertumbuhan baru seperti Sulawesi dan Kalimantan, masih membutuhkan pasokan energi listrik yang besar.

"Secara umum, oversupply itu di Jawa, Madura, dan Bali. Di luar (wilayah) ini, Sulawesi dan Kalimantan misalnya, banyak permohonan dan pelanggan besar yang sangat membutuhkan energi listrik," kata Bakara dalam Webinar Road To Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2022 Sektor Sumber Daya Air, Kamis (6/10).

Ia pun menilai, pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan lebih baik dibangun di wilayah yang tak mengalami kelebihan pasokan listrik. Ini untuk menjaga keseimbangan sistem dan mengejar target bauran energi terbarukan 23% pada 2025.

Cara itu juga dinilai efektif untuk menangkap potensi energi terbarukan di wilayah setempat. "Maka, potensi renewable energy ke sistem PLN masih bisa masuk," ujarnya.

Selain itu, PLN mulai menggenjot substitusi pembangkit listrik diesel menjadi pembangkit energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yang dilengkapi baterai sebagai penyimpan energi.

Pemanfaatan PLTS saat ini dinilai lebih ekonomis ketimbang diesel. Namun PLN sudah melaksanakan program de-dieselisasi di 200 lokasi sembari terus memperluas 1 GW. 

"Harga modul PLTS turun. Apabila dibandingkan daerah tertentu yang cukup jauh dan perlu biaya pengangkutan bahan bakar, maka pembangkit energi terbarukan ini lebih baik," ujar Bakara.

Sembari memperluas penyediaan pembangkit listrik dari energi terbarukan, PLN menggelar program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara secara bertahap.

Sejauh ini, pemerintah masih mengkaji kriteria PLTU yang bakal dipensiunkan lebih awal. Namun hal ini tidak mudah, karena sebagian besar PLTU merupakan aset PLN.

“Kami mencoba dukungan dari banyak negara dan banyak filantropi," kata dia.

Proyek Bendungan Jadi PLTA

Misi PLN untuk menambah bauran energi terbarukan 23% pada 2025 mendapat dukungan dari Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR mengerjakan proyek percontohan melalui pembangunan PLTA di waduk milik negara dan PLTS di atap perumahan subsidi.

Pembangunan proyek itu melalui skema kerja sama antara pemerintah bersama badan usaha (KPBU).

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Arvi Argyantoro memaparkan sembilan daftar rencana proyek KPBU 2022 bernilai Rp 9,2 triliun, yakni:

• Enam masuk tahap penyiapan
• Satu masuk tahap transaksi
• Dua masih diidentifikasi

"Enam proyek itu salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro di Bintang Bano NTB. Ini hasil kerja sama dengan badan usaha. Saat ini masuk fase transaksi, badan usaha akan mengikuti lelang atau tender," kata Arvi.

Kementerian PUPR juga membuka kesempatan kepada badan usaha untuk melihat potensi bendungan sebagai PLTA. Bendungan yang ditawarkan yakni Bendungan Bodri di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Bendungan Merangin di Jambi.

"Kami mempersilakan untuk menyampaikan surat atau usulan untuk menjadi pemerkasa," ujar Arvi.