Studi: Indonesia Butuh Rp 568 Triliun Untuk Pensiun Dini 118 PLTU
Indonesia diperkirakan akan membutuhkan dana transisi sebesar US$ 37 miliar atau lebih dari Rp 568 triliun untuk menghentikan operasional 118 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara lebih awal alias pensiun dini, sejalan dengan target net zero emission (NZE) 2060.
Demikian menurut temuan terbaru dari analisis lembaga think tank, TransitionZero. Analisis tersebut juga menemukan bahwa dengan menghentikan PLTU batu bara pada 2040 akan menghasilkan penghematan emisi sekitar 1,7GtCO2, setara dengan hampir tiga tahun emisi tahunan Indonesia.
Analis TransitionZero Jacqueline Tao mengatakan bahwa sektor ketenagalistrikan Indonesia sangat kompleks dan energi terbarukan adalah industri yang baru lahir di negara ini. Sektor ini bergantung pada batu bara dengan sekitar 70% listrik domestik dihasilkan PLTU pada 2021.
“Indonesia membutuhkan dana transisi sebesar US$ 37 miliar untuk mendukung penghapusan PLTU batu bara, khususnya, untuk mengganti nilai pembangkit batu bara yang kini beropeasi hingga 10 tahun ke depan,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (13/10).
Temuan TransitionZero juga mengidentifikasi sejumlah pembangkit yang cocok untuk pensiun dini dan menyoroti potensi terciptanya pekerjaan di pembangkit listrik energi terbarukan yang akan menggantikan PLTU, di mana setiap pekerjaan yang hilang akan digantikan dengan 6 pekerjaan baru.
Tao mengakui bahwa solusi penutupan pembangkit batu bara rumit dan pendekatannya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi serta kondisi ketenagalistrikan negara terkait. Rencana penghentian batu bara harus terukur, layak, terjangkau, dan adil bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat yang terlibat.
“Terutama bagi negara-negara seperti Indonesia, yang menjadikan ekstraksi bahan bakar fosil sebagai pusat pembangunan ekonomi. Selain itu, rencana peningkatan keterampilan ulang dan pelatihan pekerja sangat penting untuk memastikan transisi yang mulus dan adil bagi pekerja,” ujarnya.
Untuk itu, TransitionZero juga meluncurkan Coal Asset Transition (CAT) Tool, yang dapat mendukung pembuat kebijakan dan investor menentukan PLTU untuk rencana pembiayaan pensiun dini dan menggantinya dengan sumber energi terbarukan menggunakan prinsip data terbuka.
“Kami berharap tracking tool kami akan digunakan untuk memulai percakapan tentang risiko dan peluang yang terkait dengan keputusan tersebut,” tukas Tao.
Analisis tersebut juga mengidentifikasi sejumlah pembangkit batu bara yang sesuai untuk program pensiun dini ini, berdasarkan faktor-faktor seperti biaya pensiun, dampak pada sistem jaringan yang ada, emisi gas rumah kaca, tekanan air, dan polusi udara.
Beberapa PLTU tersebut di antaranya yaitu PLTU Asam-Asam di Kalimantan Selatan, PLTU Paiton di Jawa Timur, dan PLTU Banten Suralaya di Banten.
TransitionZero juga membandingkan besarnya biaya pensiun dini PLTU yang mencapai Rp 568 triliun ini dengan biaya yang muncul dengan membiarkan PLTU terus beroperasi di Indonesia. Seperti subsidi batu bara yang membebani keuangan negara lebih dari US$ 10 miliar pada 2021.
Sementara proyek penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan (carbon capture, utilization and storage/CCUS) pertama di Indonesia, yaitu Vorwata CCUS BP, yang ditaksir mampu menangkap dan menyimpan 25 juta ton CO2, diperkirakan menelan biaya US$ 3 miliar.
PLN memiliki target nol bersih pada 2060 dan Indonesia memiliki sejumlah tujuan iklim yang berfokus pada dekarbonisasi sektor listrik. Namun, struktur pasar listrik, khususnya Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) yang dikombinasikan dengan subsidi bahan bakar fosil, dinilai telah lama menjadi kendala dalam penerapan energi terbarukan.
“Seperti banyak negara berkembang lainnya, Indonesia telah menyatakan pentingnya pendanaan dari negara-negara maju untuk mendukung transisi energi bersih,” tulis analisis TransitionZero.
Secara historis, paket pendanaan tersebut merupakan gabungan antara uang publik dari negara-negara donor, bank internasional dan dana moneter, serta keuangan swasta.
Skema pendanaan internasional bernama Just Energy Transition Partnership (JETPs) untuk Indonesia diharapkan dapat diumumkan pada G20 mendatang, berdasarkan skema pendanaan transisi energi bagi Afrika Selatan yang telah diumumkan pada KTT Perubahan Iklim COP26 di Glasgow pada 2021.