Erick Thohir: Bangun Area Penyangga Depo Plumpang Butuh Dana Rp 368 M
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkirakan pembangunan area penyangga atau buffer zone di terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang , Jakarta Utara, membutuhkan belanja modal mencapai Rp 368 miliar.
Perhitungan terkait estimasi belanja modal tersebut dirilis oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI, hari ini.
Secara rinci dipaparkan, dana tersebut akan digunakan untuk membangun area penyangga dengan lebar 52,5 meter, terhitung dari jarak minimal permukiman warga.
Erick juga menyebutkan, pengadaan area penyangga akan dilengkapi dengan kanal atau saluran air. Menurut Erick, ada potensi 783 unit bangunan yang terdampak rencana pembangunan buffer zone selebar 52,5 meter tersebut.
"Buffer zone ini akan ada kanal air supaya mengurangi kalau sampai ada hal yang tidak diinginkan. Jadi ini yang kami lakukan sementara," kata Erick dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR, Senin (20/3).
Pada kesempatan tersebut, Erick meminta kepada para anggota Komisi VI untuk melanjutkan pembahasan pengadaan buffer zone secara tertutup. Pasalnya, pembangunan buffer zone masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi bersama Pertamina selaku pemilik aset Depo Plumpang dan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta sebagai empunya lahan.
"Takutnya ini menjadi terlalu terbuka dan memang tentu pada saat yang tepat kami akan terbuka. Tetapi untuk buffer zone kalau berkenan mohon diizinkan tertutup," ujar Erick.
Permohonan raker secara tertutup disetujui oleh Ketua Komisi VI DPR, Faisol Riza yang saat itu bertindak sebagai pimpinan sidang. "Saya minta teman-teman sekretariat untuk meminta yang tidak berkepentingan meninggalkan ruang rapat," kata Riza.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, menyampaikan pembangunan buffer zone sudah direncanakan sejak 2009, yakni setelah terjadi musibah kebakaran pertama. Rencana pembangunan buffer zone saat itu ditarget berjarak 100 meter yang diukur dari luar tembok pembatas. Meski sudah direncanakan lebih dari satu dekade lalu, pembangunan buffer zone masih mandek hingga saat ini.
"Mungkin waktu itu ada berbagai situasi sehingga tidak terjadi pembangunannya. Namun kali ini harus dilakukan segera karena ini hanya bom waktu saja," kata Nicke dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR pada Kamis (16/3).
Pertamina pernah melakukan survei dan inventarisasi jumlah penduduk di sekitar area Depo Plumpang pada tahun 2017. Laporan yang dibuat oleh PT Surveyor Indonesia itu menunjukan ada 34.707 jiwa dengan jumlah 9.234 KK. "Tentu saat ini lebih banyak lagi dari itu," kata Nicke.
Pembangunan area penyangga mendesak dilakukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat sekaligus menjamin keberlangsungan operasi terminal BBM Plumpang. "Karena begitu ada kendala, maka suplai BBM untuk 19 kabupaten/kota dan suplai LPG untuk 22 kabupaten/kota akan tertanggu," ujar Nicke.
Menurut Pertamina, luas lahan permukiman warga sekitar Depo Plumpang di Tanah Merah Bawah saat ini mencapai 57,9 hektare (ha). Luasan ini bersaing dengan luas terminal BBM Plumpang yang mencapai 71,9 ha.