PoD Blok Masela akan Dievaluasi Imbas Lambatnya Proses Divestasi Shell

Arief Kamaludin | Katadata
SKK Migas akan mengevaluasi rencana pengembangan atau Plan of Development Blok Masela, seiring lambatnya proses divestasi Shell di blok tersebut.
24/5/2023, 18.38 WIB

SKK Migas berencana untuk mengevaluasi rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Masela. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pengembangan lapangan yang memiliki cadangan gas sebesar 4 triliun kaki kubik (TCF) tersebut.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, mengatakan bahwa pihaknya tengah meninjau PoD yang telah disusun oleh Inpex Corporation sebagai operator sekaligus pemegang saham mayoritas 65% Blok Masela.

"Kalau pemegang hak partisipasi tidak melaksanakan PoD yang sudah disetujui, tentu pemerintah mengambil langkah-langkah supaya mengatasi apa saja yang menjadi sebab penundaan," kata Dwi di Gedung Nusantara I DPR pada Rabu (24/5).

Di sisi lain, SKK Migas menyayangkan sikap Shell yang tak kunjung melepas 35% hak partisipasi mereka kepada PT Pertamina. Hal tersebut berdampak negatif pada upaya pemerintah untuk mempercepat monetisasi proyek gas alam cair yang terletak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku tersebut.

"Isu pelepasan hak partisipasi Shell menjadi salah satu faktor Inpex tidak bisa jalan. Diharapkan kontraktor dan pemegang hak partisipasi bertanggung jawab atas PoD yang disetujui bersama," ujar Dwi.

Proses divestasi saham Shell ke pihak pemerintah sebenarnya sudah direncanakan sejak 2020. Namun, hal tersebut belum terlaksana karena sikap Shell yang menahan diri untuk keluar dari pengelolaan Proyek Abadi LNG Blok Masela.

"Kalau Shell terlalu lama menahan dan tidak segera melaksanakan divestasi yang sudah dijanjikan sejak 2020, maka kami harus tinjau apa yang bisa kita ambil," kata Dwi.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengungkapkan rasa kecewa kepada Shell seiring langkah perusahaan untuk keluar dari pengelolaan Proyek Abadi LNG Blok Masela. Rasa getun pemerintah kian bertambah karena sikap perusahaan migas asal inggris itu yang tak kunjung melepas 35% hak partisipasi mereka kepada PT Pertamina.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, mengatakan bahwa keputusan yang dilakukan oleh Shell berdampak negatif pada upaya pemerintah untuk mempercepat monetisasi ladang gas Masela.

“Begini, Masela itu agak lama, jadi pemerintah kehilangan peluang untuk mengelola dalam waktu yang panjang. Kemarin Pak Menteri ESDM menyampaikan kecewa lah,” kata Tutuka di Gedung Nusantara I DPR Jakarta pada Selasa (23/5).

Menurut Tutuka, pemerintah saat ini berencana untuk menindaklanjuti rencana pengembangan atau PoD Blok Masela. Langkah itu sebagai upaya untuk mengorek informasi ihwal pengembangan Blok Masela yang berjalan lambat. “Kami mau menindaklanjuti PoD-nya. Pemerintah kecewa kenapa kok bisa lama seperti itu,” ujar Tutuka.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu