Pertamina Tetap Gandeng Rosneft di Kilang Tuban meski Ada Sanksi Eropa
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) memastikan tetap menggandeng perusahaan migas asal Rusia, Rosneft, untuk membangun kilang New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban, Jawa Timur.
Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan proyek kemitraan bersama Rosneft masih berjalan baik di tengah isu pengenaan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia atas konflik bersenjata di Ukraina.
“Belum ada mitra lain, masih eksisting sampai sekarang,” kata Taufik di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada Senin (14/8).
Realisasi kerja sama proyek ini makin nyata, seiring langkah KPI yang menargetkan penyelesaian Financial Investment Decision (FID) Kilang Tuban paling lambat pada kuartal pertama 2024.
KPI juga sedang menyiapkan proses pra-kualifikasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan teknis, pengadaan, dan konstruksi atau Engineering, Procurement, & Construction (EPC) Kilang Tuban dengan menjaring kontraktor potensial. Selain itu, perusahaan masih berupaya untuk menyelesaikan pemilihan penasihat keuangan.
Nantinya, pihak tersebut diminta untuk membuat pemodelan keuangan yang sejalan dengan kebutuhan proyek strategis nasional (PSN) itu. “Kami terus membahas soal kemitraan strategis dengan PT Pertamina selaku holding,” ujar Taufik.
Kilang dengan nilai Investasi proyek mencapai US$ 3,8 miliar atau sekitar Rp 54,2 triliun itu dibangun dengan kapasitas pengolahan 300.000 barel per hari yang diperkiraan dapat menghasilkan 30 juta liter BBM per hari untuk jenis gasoline dan diesel.
Pengembangan kilang minyak merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang tercantum di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.
Proyek-proyek kilang tersebut yakni perluasan kapasitas Kilang Balongan, ekspansi Kilang Balikpapan, revitalisasi Kilang Cilacap, penambahan kapasitas Kilang Plaju dan perluasan kapasitas Kilang Dumai. Serta, ada satu proyek pembangunan kilang petrokimia baru di Tuban, Jawa Timur.
Rencana pembangunan Kilang Tuban masih berlanjut di tengah penerapan sanksi Uni Eropa kepada perusahaan-perusahaan migas asal Rusia. Adapun proyek migas domestik yang mandek akibat pengenaan sanksi tersebut adalah rencana pengembangan Blok Tuna.
Hal itu berawal dari sanksi Uni Eropa dan pemerintah Inggris terhadap Rusia yang ikut dirasakan oleh Zarubezhneft, perusahaan Rusia yang menjadi mitra Premier Oil Tuna BV, dalam mengembangkan lapangan tersebut.
Zarubezhneft lewat anak perusahaannya, ZN Asia Limited telah mendapatkan izin pengajuan buka data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai langkah awal untuk melepas 50% hak partisipasi di Blok Tuna.
Di sisi lain, Kementerian ESDM juga tengah bersiap untuk mencari mitra pengganti untuk Premier Oil Tuna BV di Blok Tuna seiring pemberlakukan sanksi Uni Eropa dan Pemerintah Inggris terhadap Rusia. Sanksi tersebut berdampak pada rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Blok Tuna tahun ini.