IESR Minta Indonesia Desak ASEAN untuk Hentikan PLTU Batu Bara

ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/nym.
Foto udara kapal tongkang bermuatan batu bara terdampar di muara Sungai Batanghari yang sudah mengalami pendangkalan di Kampung Laut, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Selasa (1/8/2023). Pendangkalan yang menghambat lalu lintas angkutan pertambangan itu terjadi akibat pergeseran tanah yang terbawa arus dari bagian hulu, sementara aktivitas pengerukan yang dulunya rutin dilakukan sejak belasan tahun terakhir belum pernah dilakukan.
Penulis: Nadya Zahira
Editor: Lona Olavia
15/8/2023, 20.30 WIB

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia harus mendorong komitmen yang lebih tegas untuk energi hijau. Dalam hal ini mengakhiri operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di negara ASEAN. 

Fabby mengatakan, dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia dapat mendorong negara anggota ASEAN lainnya agar mempunyai kesepakatan bersama demi mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca yang selaras dengan Persetujuan Paris.

“Serta memobilisasi dukungan dari negara ASEAN lainnya untuk mempunyai target pengakhiran operasional PLTU batu bara secara bertahap sebelum tahun 2050,” ujar Fabby melalui keterangan resmi, Selasa (15/8).

Tak hanya itu, dia menyebut bahwa Indonesia juga perlu meningkatkan pertumbuhan energi terbarukan di ASEAN, terutama pengembangan energi surya. 

Fabby mendorong pembahasan mengenai penyediaan rantai pasok yang terintegrasi patut disepakati pada ASEAN Ministers on Energy Meeting yang akan berlangsung dalam waktu dekat di Agustus 2023.

"Kami harapkan pada AMEM, Indonesia bisa mengusulkan Indonesia menjadi pusat manufaktur PLTS mulai dari teknologi polisilikon hingga modul surya," kata dia. 

Di sisi lain dia mengatakan, beberapa negara ASEAN sudah mengembangkan manufaktur, namun masih terbatas di sel dan modulnya. Selain itu menurut dia, pengembangan manufaktur ini belum terintegrasi. Sementara di Indonesia, bahan baku untuk pembuatan komponen PLTS masih tersedia, misalnya seperti pasir silika. 

“Sebagai Ketua ASEAN 2023 Indonesia dapat merekomendasikan ini sebagai kesepakatan bersama untuk membangun rantai pasok yang terintegrasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ancaman iklim menjadi semakin serius bagi negara-negara ASEAN yang berdampak luas terhadap ketahanan pangan dan energi, serta kemajuan pembangunan di kawasan. 

“Jika tidak ada upaya serius untuk mengurangi emisi global, maka dampak perubahan iklim akan membuat pertumbuhan ekonomi melebihi 6% di kawasan Asia Tenggara akan semakin berat,” ujarnya. 

Reporter: Nadya Zahira