SKK Migas bakal menggelar The 4th International Convention on Indonesia Upstream Oil and Gas 2023 (ICIOG 2023), di Nusa Dua, Bali pada 20-23 September 2023. Salah satunya isu yang akan dibahas yaitu terkait Low Carbon Initiative atau inisiatif rendah karbon.
Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan, pada tahun ini ICIOG mengusung tema “Advancing Energy Security Through Sustainable Oil and Gas Exploration and Development”, membahas isu-isu yang masih menjadi tantangan dalam mempercepat pengembangan lapangan migas.
“Sekaligus mencari solusi dan menentukan tindak lanjut atas isu-isu yang ada,” ujar Nanang, dalam Media Briefing ICIOG 2023, di Jakarta, Rabu (23/8).
Nanang mengatakan, meski sektor hulu migas menghasilkan emisi karbon yang cukup besar melalui proses produksi, disisi lain sektor ini juga berupaya menekan emisi salah satunya dengan mengembangkan teknologi penangkapan karbon.
“Nah ini yang disebut sebagai balancing dari program kegiatan yang ada di hulu migas. Kami memproduksi, tapi disisi lain kami juga mem-protect lingkungan kita,” kata dia.
Dia mengatakan, SKK Migas juga sudah melakukan beberapa upaya untuk mendukung transisi energi agar tercapainya Net Zero Emission (NZE) di 2060 atau lebih cepat.
Adapun upaya tersebut seperti low carbon inisiatif termasuk energi efesiensi, serta penerapan teknologi penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon atau carbon capture storage (CCS) maupun carbon capture utilization and storage (CCUS).
“Karena penerapan teknologi CCUS tersebut menjadi faktor penting pada industri sektor hulu migas. Perubahannya bisa kita lihat misalnya sekarang tidak ada lagi penggunaan energi yang berlebihan,” ujarnya.
Pemerintah sejatinya telah merilis aturan CCUS lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.
Pada Pasal 6, pemerintah mengizinkan penangkapan emisi karbon dalam penyelenggaraan CCUS dapat berasal dari industri di luar kegiatan usaha hulu migas.
Kendati demikian, Presiden IPA Yuzaini Md Yusof mengatakan, pelaku usaha juga membutuhkan fasilitas kebijakan fiskal yang mendukung untuk pelaksanaan CCS atau CCUS di hulu migas. Beberapa hal yang harus disiapkan adalah kebijakan fiskal, kredit pajak, serta kebijakan harga karbon dan kesiapan penyimpanannya.
Menurut Yuzaini, meskipun proyek CCS atau CCUS di Indonesia sudah mulai berkembang, masih banyak proyek yang berisiko tinggi dan membutuhkan dukungan regulasi lebih lanjut.
"Harga karbon yang memadai, dan perizinan penyimpanan belum tersedia. Tapi langkah-langkah kemajuan sedang dibuat," ujar Yuzaini yang juga menjabat sebagai Presiden Petronas Carigali Indonesia.