Pemerintah Klaim Sudah Buat Kebijakan PLTU Beralih ke EBT

PLN
PLTU PLN IP telah dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan termutakhir Electrostatic Precipitator (ESP) dan Continous Emission Monitoring System (CEMS).
Penulis: Lavinda
23/8/2023, 18.01 WIB

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengklaim pemerintah sudah membuat kebijakan agar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) beralih ke energi baru dan terbarukan (EBT) demi mengurangi pencemaran udara.

Beberapa kebijakan untuk memitigasi terjadinya perubahan iklim antara lain, program transisi energi, peta jalan pengurangan emisi, dekarbonisasi, dan peralihan energi baru dan terbarukan. 

"Dari sisi mitigasi perubahan iklim sudah ada langkah-langkahnya," kata Siti seperti dikutip Antara, Rabu (23/8).

Khusus untuk EBT, dia menyebutkan sudah ada sekretariat khusus di Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM).

"Kalau kebijakan efisiensi energi dan EBT itu sudah ada di Kementerian ESDM, kalau KLHK instrumen penilaiannya menggunakan efisiensi energi PROPER," ujar dia.

PROPER merupakan singkatan dari Public Disclosure Program for Environmental Compliance, atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ini merupakan salah satu bentuk kebijakan KLHK untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan dengan menetapkan standar-standar dan kriteria tertentu dalam pengelolaan lingkungan sebelum mendirikan perusahaan.

Efisiensi energi PROPER mencakup empat ruang lingkup efisiensi energi, yakni peningkatan efisiensi energi dari proses produksi dan utilitas pendukung, penggantian mesin atau proses yang lebih ramah lingkungan, serta efisiensi dari bangunan dan sistem transportasi.

"Kalau perusahaan jelek ya PROPER-nya jelek, kalau propernya jelek berarti reputasi lingkungannya jelek. Kalau perusahaan reputasi lingkungannya jelek, menurut saya sekarang di Indonesia dia akan kesulitan," ujarnya.

Siti memaparkan, selama ini KLHK sudah berupaya mengurangi emisi karbon lintas sektor, tentunya dengan melibatkan masyarakat.

"Langkah-langkahnya sudah ada sejak dulu, karena ada dekarbonisasi (pengurangan emisi karbon) dan itu terstruktur juga ya cuma kan bukan di KLHK saja, di ESDM juga," katanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan potensi EBT yang besar harus dioptimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pencapaian target bauran EBT.

"Semua sumber-sumber energi baru terbarukan kita dapat kita manfaatkan kalau kita bisa membangun infrastruktur yang mendukung, infrastruktur yang bisa menyalurkan semua potensi sumber untuk bisa termanfaatkan," ujar Arifin.

Potensi EBT tersebut berasal dari energi surya, bayu, hidro, bioenergi, panas bumi, dan laut yang total potensinya mencapai 3.689 gigawatt.